Koflik Khasmir dan upayanya mendapatkan kedaulatan sebuah negara

Posted: Desember 3, 2011 in Uncategorized
Tag:

BAB I

1.1  Latar Belakang

Kashmir adalah sebuah wilayah di utara sub benua india dan digambarkan sebagai sebuah lembah di selatan dari ujung paling barat barisan himalaya. Secara politik, istilah Kashmir dijelaskan sebagai wilayah yang lebih besar yang termasuk wilayah jammu Kashmir, dan Ladakh “Vale of Kashmir” utama relatif rendah dan sangat subur, dikelilingi oleh gunung yang luar biasa dan dialiri oleh banyak aliran dari lembah-lembah. Dia dikenal sebagai suatu tempat paling indah spektakuler di dunia. srinagar , ibu kota kuno, terletak di dekat danau dal, dan terkenal karena kanal dan rumah. Wilayah Kashmir terbagi oleh tiga Negara: Pakistan mengontrol barat laut, India mengontrol tengah dan bagian selatan Jammu dan Kashmir, dan Republik Rakyat Cina menguasai timur laut (Aksai Chin). Meskipun wilayah ini dalam prakteknya diatur oleh ketiga negara tersebut, India tidak pernah mengakui secara resmi wilayah yang diakui oleh Pakistan dan China. Pakistan memandang seluruh wilayah Kashmir sebagai wilayah yang di pertentangkan, dan tidak menganggap klaim India atas wilayah ini. Sehingga sampai saat ini Kashmir masih menjadi Negara yang diperebutkan dan memicu konflik antar Negara yang memperebutkan wilayah Kashmir menjadi bagian dari negaranya.

Kashmir adalah negeri yang penduduknya mayoritas muslim. Sekitar 85 % dari delapan juta penduduknya beragama Islam. Wilayah seluas 222.236 kilometer tersebut terletak di wilayah jantung Asia,  diapit oleh China di sebelah timur, India di selatan, Pakistan dan Afghanistan di barat, serta CIS di utara. Pada awalnya, negeri ini dikenal dengan sebutan “Surga Dunia”, karena keindahan alamnya yang mempesona. Kekayaan alam Kashmir ini sedikitnya memberikan pemasukan devisa sekitar 400 juta dolar per tahun dari para pelancong. Namun, keindahan Kashmir tersebut kini berubah menjadi lautan api dan darah, menjadi ladang pembantaian. Akar dari konflik Kahsmir memang bisa dilacak pada momen pemisahan Pakistan dari India. Tetapi, perjuangan bersenjata  baru dimulai ketika Muslim Kashmir, yang didorong oleh keberhasilan bangsa Afghan memerangi Soviet, meluncurkan gerakan serupa melawan India pada akhir 1980-an.[1]

Konflik persengketaan  India-Kashmir ini mulai memanas  sejak tahun 1947 (26 Oktober), bersamaan dengan terpecahnya India menjadi dua bagian, yakni Pakistan di bagian barat  dan India di bagian timur. Masyarakat Kashmir sebenarnya telah menentukan pilihan mereka untuk bergabung dengan pemerintah Pakistan, namun dengan licik, India berhasil menekan Kashmir dan mengelabui dunia internasional dengan mengklaim bahwa Kashmir adalah bagian propinsi India yang tak terpisahkan. India mem-blow up informasi bahwa Kashmir berupaya subversif dan bertindak separatis, dan ingin memisahkan diri dari India.

Rembetan masalah ini akhirnya berujung dengan peperangan antara India dan Pakistan pada tahun 1947. Dewan Keamanan PBB pada 20 Januari 1948 mengeluarkan Resolusi yang isinya memberi jaminan kepada rakyat Kashmir untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini juga telah menjadi kesepakatan Internasional yang mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi Kashmir berdasarkan hak suci yang dimiliki rakyat dan harta kekayaannya.

Namun, pada selanjutnya India mengingkari kesepakatan tersebut. Tidak hanya sebatas mengingkari Piagam PBB, India juga melanggar komitmen yang disepakati bersama dibawah resolusi PBB dengan menbara terror dan pembantaian di Kashmir serta terus-menerus merusak komitmen Hak Asasi Manusia. Problem Kashmir ini terjadi juga disebabkan tidak tuntasnya permasalahan pisahnya Pakistan dari India. Sebagaimana diketahui berdirinya negara Pakistan adalah keinginan masyarakat muslim India untuk mendirikan sebuah negara sendiri, terpisah dari mayoritas Hindu yang mendominasi India.

Ketika pemisahan berlangsung mayoritas Princely State (negara kepangeranan) sub kontinen India yang berjumlah 562, secara alamiah dapat memilih kemana dirinya ke negara mana akan bergabung: India atau Pakistan. Namun, ada tiga wilayah yang sulit menentukan pilihan mengingat di ketiga wilayah tersebut antara Agama penguasa dan agama mayoritas penduduk tidak segaris.

Ketidak jelasan atas kepastian sikap itu bahkan berlanjut ketika kedua Negara terbentuk: Pakistan (14 Agustus 1947) dan India (15 Agustus 1947). Hyderabad dan Junagad (penguasa muslim tetapi penduduk Hindu) berhasil diselesaikan paksa oleh pemerintahan New Delhi agar masuk menjadi bagian India, sedangkan Jammu-Kashmir (penguasa Hindu yang penduduknya muslim) gagal menjadi bagian Islamabad (Pakistan) disebabkan adanya campur tangan New Delhi yang memberi sokongan pada penguasa Hindu di Jammu-Kashmir, Harry Singh. Problema inilah yang menjadi bara dalam hubungan kedua negara di anak benua India hingga di era milennium ketiga.

Berbagai resolusi yang diterima baik India maupun Pakistan, bahkan usul campur tangan PBB serta pemberian hak pada rakyat Kashmir untuk menentukan nasib sendiri tidakm pernah ditepati dan rakyat Kashmir tidak pernah memperoleh Hak nya untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum. Hingga awal abad ke 21 ini rakyat Kashmir yang diduduki India senantiasa menanti penyelesaian krisis Kashmir secara damai seperti termaktub dalam resolusi PBB sebagai kesepakatan India-Pakistan, yakni referendum.

Perselisihan berkepanjangan antara India-Pakistan pada konflik Kashmir ini tidak lepas dari adanya konflik agama(Islam-Hindu) dan politik, baik di negara-negara yang bertikai maupun negara-negara lain yang punya kepentingan politik, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Rusia.

Hingga saat ini Kashmir terus bergejolak. Pertempuran terus berlangsung, contohnya saja pada pertempuran tahun 1999 dimana para pejuang mujahid Kashmir bentrok dengan tentara India di Ganderbal, dekat Srinagar.  Sekitar delapan orang pejuang Kashmir syahid. Sementara dari pihak India, menurut pejabat dari Al Badr, bentrokan tersebut menewaskan sekitar empat orang tentara India. Gerilyawan Kashmir tersebut diduga dari kelompok Tahrik Al Badr, sebuah kelompok pejuang Kashmir yang cukup disegani. Inilah yang membuat kashmir menjadi negara yang sangat tinggi dalam permasalahan konflik, baik itu baku tembak senjata,sampai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Konflik India-Pakistan merupakan konflik yang sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, karena konflik tersebut melibatkan dua Negara besar yaitu India dan Pakistan. Konflik India-Pakistan juga berdampak buruk bagi organisasi SAARC (South Asian Association of Regional Cooperation), yaitu organisasi internasional regional yang beranggotakan negara-negara Asia Selatan, dimana India dan Pakistan juga merupakan anggota dari SAARC. Kemelut ini akan mengganggu kemajuan dan eksistensi SAARC di masa mendatang, karena selain mereka sebagai negara-negara dominan juga sangat tidak mungkin apabila Negara-negara yang berada dalam satu organisasi terlibat konflik atau atau perang dengan negara lain sesama anggota.

SAARC mencoba untuk menjadi wadah bagi terciptanya perdamaian india dan Pakistan, disamping karena India dan Pakistan adalah anggota dari SAARC, juga dikarenakan konflik yang terjadi antara India dan Pakistan sangat berpengaruh terhadap negara-negara di Asia Selatan, tentu saja dalam hal ini media yang paling tepat untuk mendamaikan adalah SAARC. Melalui pertemuan-pertemuan antar Negara SAARC yang dilaksanakan setiap tahun, upaya penyelesaian konflik India-Pakistan terus dilakukan, walaupun sering terjadi perbedaan pendapat antar para pemimpin Negara untuk mencapai kesepakatan bersama. Keadaan ini diperparah dengan terlibatnya Negara ketiga seperti Uni Sovyet, Cina dan Amerika Serikat.

1.2  Permasalahan Penelitian

Kashmir adalah alasan utama pecahnya perang antara india-pakistan, dan berdampak bukan hanya kestabilan politik dalam negeri Kashmir, India, maupun Pakistan, tetapi juga mengganggu kestabilitasan wilayah regional itu sendiri yaitu Asia Selatan. Organisasi regional seperti SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) sebagai forum regional yang berfungsi memajukan kesejahteraan rakyat Asia Selatan, juga sebagai forum yang bias memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang timbul akibat kondisi Asia Selatan yang tidak stabil akibat factor agama, etnis, maupun geografis. Salah satunya yaitu kasus Kashmir yang menginginkan kemerdekaan penuh dan menjadi Negara yang berdaulat utuh sangat sulit akibat factor-faktor diatas.

Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti permasalahan mengenai Kashmir khususnya tentang upaya Kashmir memperoleh kemerdekaan dengan kedaulatan penuh, terlepas dari intervensi Negara-negara sekitarnya yang memiliki kepentingan lain.

 

1.3  Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1.   Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih luas bagi mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya tentang konflik Kashmir dan upaya Negara Kahmir itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya menuju Negara yang berdaulat penuh. Selain itu makalah ini bertujuan untuk lebih membahas bagaimana gambaran umum mengenai Negara Kashmir, latarbelakang Kashmir menjadi Negara yang rawan konflik, upaya yang dilakukan Kashmir memperoleh kemerdekaan yang berdaulat, upaya SAARC itu sendiri membantu Kashmir menjadi Negara yang berdaulat, dan tidak kalah pentingnya penulis membuat makalah ini untuk memenuhi Syarat Kuliah, yaitu tugas kelompok mata kuliah Politik dan Pemerintahan Asia Selatan.

 

1.3.2.   Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan kita khususnya mahasiswa Hubungan internasional, dalam mendapatkan informasi mengenai Negara Kashmir dan akar permasalahan yang terjadi di Negara tersebut.

 

1.4  Metode Penelitian

Makalah ini dibuat berdasarkan metode kepustakaan. Di dalam makalah ini pembahasan atau inti sari dari makalah ini diambil dari beberapa buku referensi yang berkaitan dengan judul makalah diatas. Serta menggunakan metode research yang diambil melalui beberapa sumber dari media internet untuk menunjang isi makalah yang akan dibahas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Negara Kashmir

Kashmir merupakan salah satu dari 560 Princely States, yang bukan merupakan daerah teritori dibawah hukum Negara Inggris tetapi berada dibawah wewenang langsung Kerajaan Inggris.[2] Ini disebabkan karena Kashmir itu sendiri memiliki ciri khas dimana didiami oleh kasta yang paling tertinggi yaitu kasta Brahma, pada tahun 274 sebelum masehi oleh para misionaris Asoka saat agama Budha muncul di daratan tersebut.  Dinasti pertama yang memimpin Kashmir yaitu dinasti Kartoka (abad ke-7), dilanjutkan oleh dinasti Utpalas, Tantrins, Yaskaras, dan Parva Gupta.  Pada tahun 1349, Shah Mir menjadi yang pertama Muslim penguasa Kashmir dan meresmikan Salatin-i-Kashmir atau dinasti Swati. Untuk berikutnya berabad-abad, raja Muslim memerintah Kashmir, termasuk Dinasti Mogul (mughal), yang memerintah dari 1526 sampai 1751, di tahun 1752 pemimpin Afghanistan yang bernama Ahmed Shah Durrani mengalahkan pasukan Mughal dan menguasai Kashmir. Perselisihan antara Muslim dan Hindu pecah, menciptakan situasi yang tidak kunjung reda dan bibit konflik di Kashmir hingga saat ini.

Kashmir memperjuangkan kemerdekaannya dari pengaruh penguasaan hindu(india) dan Islam (Pakistan) dimulai saat kongres muslim pata tanggal 19 juli 1947 mulai berani untuk menentang india untuk menjadikan Kashmir sebagai wilayah yang berdiri sendiri. Kemudian jammu dan Kashmir menjadi 2 kubu yang bertentangan yaitu antara pendukung muslim dan pendukung hindu. Ada upaya india untuk meredam konflik antar dua kubu tersebut dengan memasukkan Kashmir menjadi bagian dari wilayah india berdasarkan perjanjian Asesi pada tanggal 26 Oktober 1947, dan ini mendapatkan protes besar dari Pakistan yang menganggap perjanjian itu tidak sah.

Seperti yang kita ketahui Kashmir ini diatur oleh 3 negara yaitu india, Pakistan dan china, namun china tidak begitu kukuh mempersoalkan mengenai Kashmir. Persoalan ini terus berlanjut antara india dan Pakistan saja. Pembagian daratan yang tidak menemui kesepakatan antara india Pakistan ini membuat wilayah Kashmir makin terpuruk, faktanya setelah perjanjian itu dilakukan oleh india, Pakistan yang dipimpin oleh Mohammed Ali Jinnah membuat gerakan seperti untuk menambah kesengsaraan Kashmir dengan cara memutus suplai komiditi penting seperti garam, bahan bakar ke Jammu & Kashmir; dan juga suplai surat berharga dan sejenis uang koin kepada Imperial Bank di Kashmir, [3] ini membuat wilayah tersebut semakin memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, serta jalan yang menghubungkan antara Kashmir dan India berada di wilayah Pakistan, maka india segara mengirimkan pasukannya ke Kashmir malalui jalur udara, dan ternyata pasukan Pakistan telah menguasai sepertiga wilayah Kashmir, sehingga terjadi gencatan senjata pada tanggal 1 Januari 1949 sehingga membuat wilayah Kashmir sebelah timur (lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh) dijaga oleh pasukan India, sebelah Barat (dikenal sebagai ‘Azad [Bebas] Kashmir’), diawasi oleh Pakistan. Dan sampai saat ini pun wilayah tersebut masih dalam penjagaan PBB sebagai organisasi internasinal yang menjaga perdamaian dunia.

2.2 Faktor Timbulnya Konflik Khasmir

Pakistan dan India merupakan dua Negara yang memiliki kepentingan terhadap Yammu Kashmir. Hal ini terkait dengan nilai strategis yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Terkait letak geografis, Yammu Kashmir merupakan tempat yang sangat cocok untuk benteng pertahanan karena lokasinya yang terlindung oleh gunug. Begitu strategisnya wilayah ini, sehingga pada abad ke 19 pernah menjadi rebutan antara imperium Rusia dan Inggris.

Negara Yammu Kashmir disamping mempunyai arti penting untuk strategi, tetapi juga besar artinya untuk kehidupan perekonomian Pakistan. Kehidupan perekonomian atau kemakmuran Pakistan Barat tergantung kepada sungai-sungai yang berhulu di Kashmir seperti sungai Indus, Jhelem, dan Chemab. Ketiga sungai ini mengalir ke Pakistan Barat dari Kashmir, ditambah sungai Sutley dan Ravi yang berhulu di India. Jika Negara Yammu Kashmir misalnya dikuasai oleh Negara lain maka 19 juta akre tanah pertanian di Pakistan Barat yang persediaan airnya tergantung kepada sungai-sungai di atas, mungkin akan terancam karena “the economic life of Pakistan depended upon the control of these rivers”.

Kashmir juga besar artinya bagi India untuk keperluan strategi pertahanan, karena Kashmir adalah suatu wilayah perbatasan yang berdampingan dengan bangsa-bangsa besar. Untuk lalu lintas ekonomi kiranya kurang berarti karena lalu lintas penting seperti kereta api dan sungai-sungai yang menghanyutkan kayu-kayu yang merupakan bahan eksport terutama dari Kashmir semuanya menuju ke Pakistan. Ditambah pula satu-satunya jalan yang menghubungkan Kashmir dengan India dari Yammu ke Punyab Timur dalam musim dingin tak ada jalan yang dapat tetap terbuka bagi lembah Kashmir selain menuju Pakistan.

Berdasarkan factor-faktor geografis, hubungan lalu-lintas, perekonomian dan komposisi penduduknya ditambah pula penting artinya untuk kepentingan pertahanan, maka Pakistan mengharapkan Negara Yammu dan Kashmir bergabung dengan Pakistan. India pun demikian, meskipun Negara Yammu Kashmir hanya penting untuk kepentingan pertahanan. Harapan India dan Pakistan itu mengingat karena sesudah hari kemerdekaan pada 15 Agustus 1947, pengendali pemerintah Kashmir tidak memberikan petunjuk tentang pilihannya, apakah akan bergabung dengan Pakistan atau bersatu dengan India. Ini menunjukkan bahwa Kashmir ingin berdiri sendiri. Maka dapat disimpulkan, konflik di Kashmir dibagi menjadi 2 faktor umum yaitu:

a.       factor agama

Konflik yang didasari atas agama dalam konflik di Kashmir yaitu antara India dan Pakistan. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas Muslim merupakan wilayah integral Pakistan, sebab nama Pakistan sendiri merupakan gabungan beberapa etnik seperti P mewakili etnik Punjab, A mewakili etnik Afghani, K mewakili etnik Kashmiri, S mewakili etnik Sindhi, dan Tan mewakili etnik Baluchistan. Sedangkan bagi India, juga mengklaim di Kashmir terdapat komunitas Hindu yang terintegrasikan dengan India.[4]

b.      factor perbatasan

Konflik Kashmir semakin runcing manakala orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme Kashmir. Kelompok ini berusaha untuk membentuk negara tersendiri, pisah dari dominasi India. Memang secara territorial, Kashmir berada di bawah otorita India, tindakan dan kebijakan pemerintah India yang cenderung represif ini memancing Pakistan memberikan perhatian. Sehingga konflik di Kashmir ini semakin runcing karena melibatkan 3 kelompok, yakni kelompok Nasionalis Kashmir yang berusaha mendirikan negara Kashmiri (JLKF, Jammu-Kashmir Liberation Front), kelompok irredentis yang pro Pakistan (HMJK, Hizbul Mujahidin Jammu-Kashmir), yang berkehendak bergabung dengan Pakistan, serta kelompok irredentis yang pro India , yang berkehendak bergabung dengan India.[5]

Dalam pandangan Drysdale[6], konflik yang terjadi karena terdapatnya daerah intersection ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan rezim kolonial yang cenderung membuat garis perbatasan antar negara secara artificial. Maksudnya rezim kolonial cenderung membuat garis perbatasan baru menurut kepentingan rezim, tanpa memperhatikan factor-faktor alamiah seperti etnis dan kondisi social budaya sebelumnya.

2.3 Upaya Kashmir Memperoleh Kemerdekaan sebagai Negara Yang Berdaulat

Dalam memperoleh hak sebagai negara yang berdaulat, Kashmir melakukan banyak upaya atau perjuangan-perjuangan menjadi negara yang lepas dari kekuasaan india maupun pakistan yang memperebutkan negaranya. Sumber tuntutan kemerdekaan Kahsmir bukan hal mudah, tetapi bersipan compleks, dan sangat rumit untuk mendapatkan kejelasan. Adapun sumber-sumber tersebut adalah:[7]

1.      Sumber primordial

Pengalaman sebagai bangsa terjajah, dan keyakinan mereka secara historis mempunyai identitas yang berbeda dengan kelompok etnik lainnya. Identitas terkenal mereka adalah Kashmiriyat (Kashmiriness), identitas yang memberikan ekslusivitas agama, bahasa, dan teritori. Apabila muslim lainnya di India menggunakan bahasa Urdu sedang orang Hindu menggunakan bahasa Hind, Kashmir menggunakan bahasa Khasmiri.Mereka merasa memiliki alasan sejarah, kultural, dan geografis (yang terisolasi).

2.      Sumber Konstekstual

a.    Sumber politik

Intervensi New Delhi yang membuat rakyat Kahsmir semakin tidak percaya, serta semakin banyaknya masyarakat Kashmir yang tidak berpendidikan. Sulitnya warga Kashmir masuk institusi militer dan lembaga pemerintahan, dan pembatasan media massa. Juga banyak tokoh politik vokal yang diintimidasi atau ditangkap seperti Syed Ali Shah Geelani m(Jama’at-i-Islam), Abdul Gani Lone (Pepople’s Conference), Maulana Abbas, Qqazi Nissar, Abdul ghani Bhat (Muslim United Front).

b.   Sumber Ekonomi

Bukan faktor utama, tetapi berpengaruh terutama dalam diskriminasi perolehan pekerjaan dan pendidikan. Kashmir justru termasuk negara yang angka kemiskinannya di bawah rata-rata India, walau daerah ini terus dilanda konflik politik.

c.    Sumber Sosial

Kebijakan beragama diskriminatif, sebagai misal Konstitusi India 1950 yang memberikan kebebasan menjalankan ibadah, sering tidak sesuai dengan juklak atau kenyataan yang ada. Sebagai contoh pembatasan kegiatan dakwah, pengkaderan dan pendidikan Islam yang dibatasi oleh pemerintah India. Kegiatan keagamaan Islam sering dibatasi karena dikhawatirkan akan merangsang konflik dengan Hindu. Kebijakan ini juga berlaku di Kashmir yang secara sosiologis berbeda dengan penduduk India di tempat lainnya.

Kebijakan lainnya yaitu kebijakan bahasa, dengan penggunaan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional, dan bahasa Inggris dalam bahasa birokrasi atau bahasa kantor dan merupakan bahasa wajib di sekolah dianggap Kashmir sebagai ancaman terhadap bahasa Kahsmiri. Munculnya sentimen pemeluk Hindu menjelang akhir tahun 1980-an yang menuntut persatuan nasional atas dasar kebudayaan dan agama yang seragam. Kemudian muncul Shiv Sena, Bajran Dal, Vish-wa Hindu, Parishad, dan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang kesemuanya bersatu di bawah Hindutva yang menginginkan Hindu dijadikan sebagai acuan pokok dalam penyelenggaraan negara.

d.      Sumber Konstruktif

Tiga kelompok sumber pejuang Kasmir

·        Para plebisit front mereka yang menentang pendudukan India, menginginkan aksesi dengan Pakistan

·        Politisi dan pejabat sipil yang tersingkir

·        Kaum muda yang idealis dan militant

Dari segi tujuan ada yang menginginkan aksesi dengan Pakistan, dan ada yang menginginkan merdeka penuh. Tujuan kemerdekaan penuh (pro-Azadi) juga terbagi dalam dua hal yakni merdeka atas dasar nasionalisme sekuler JKLF, dan merdeka atas dasar Islam. [8]

Usaha yang dilakukan oleh Kashmir dalam memperoleh kemerdekaan yang berdaulat yaitu salah satunya adanya gerakan rakyat yang sering melakukan berbagai aksi sparatis atau orasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Kasmir. Terdapat enam kelompok penggerak nasionalisme yaitu :

1.      JKLF (Pro Azadi) : Pro kemerdekaan penuh, pimpinan Amanullah Khan

2.      Hizb-ul Mujahiddien (pro Pakistan)

3.      Al Jehad

4.      Al Barq

5.      Ikhwan ul-Musalmeen

6.      Al Umar Mujahideen

e.    Sumber internasional

Menurunnya dukungan AS kepada Pakistan, dan Uni Soviet kepada India pasca perang dingin sehingga menyebabkan konflik ini terus berlanjut, tanpa adanya kejelasan penyelesaian konflik. Maka upaya yang dilakukan Rakyat Kashmir terutama kaum muslim pun menghendaki pembaharuan-pembaharuan konstitusional dengan membentuk prganisasi-organisasi politik untuk menyatukan pandangan dan keinginan.

 

Selain dari sumber-sumber perjuangan yang dilakukan oleh Kashmir ada upaya baik itu bagi Negara yang mengklaim wilayah Kashmir sendiri seperti India, india. Upaya yang dilakukan india khususnya oleh partai yang berkuasa di india yang mengontrol Kashmir yaitu Partai Macan Nasional mengatakan kelompok itu menyiapkan jalan bagi Kashmir untuk melepaskan diri dari India dengam memberikan otonomi bagi Kashmir, ini artinya jika hal tersebut terwujud maka akan mengakhiri yuridiksi Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan Umum India di Jammu dan Kashmir. Konstitusi India tidak akan bisa lagi diterapkan di sana karena mereka akan punya konstitusi sendiri. Ini berarti berakhirnya kekuasaan India di Kashmir.”[9]

Namun rancangan ini hanya sebagai solusi yang ditawarkan saja tanpa adanya penyelesaian secara tuntas, karena dalam partai lainnya di india menentang dibuatnya otonomi bagi Kashmir karena mereka berpendapat hal tersebut makin membuat permasalahan menjadi runyam, karena tidak melibatkan Pakistan. Pihak pemimpin seperti Sajad Lone dari partai berkuasa di Kashmir, Konferensi Rakyat, berharap rekomendasi otonomi menjadi awal dialog baru untuk menemukan solusi akhir.

 

2.4  Upaya Aktor Non-Negara dalam membantu Kashmir memperoleh kedaulatan

Selain upaya-upaya perjuangan yang dilakukan Kashmir untuk memperoleh kemerdekaannya yang berdaulat penuh, ada peran dari actor non-negara yang turut konsen terhadap permasalahan ini. Ada dua lembaga yang ikut serta, yaitu baik organisasi regional kasawan Asia Selatan yang dikenal denga SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), maupun organisasi internasional seperti PBB.

Pertama akan membahas upaya SAARC dalam menyelesaikan konflik Kashmir, pertama kali alasan SAARC perlu membahas mengenai hal tersebut karena dikarenakan masalah pencitraan organisasi regional tersebut dimata internasional, SAARC tidak ingin kemajuan dan eksistensinya terganggu di masa yang akan dating akibat kemelut yang terjadi antar Negara-negara anggotanya, banyak langkah yang ditawarkan oleh SAARC dalam memediasi antara india dan Pakistan yang berujung pada konflik di Kashmir, upaya tersebut yaitu :[10]

  • Pertama kali pada pertemuan KTT SAARC yang ke sepuluh, bulan juli tahun 1998 di Colombo, Srilanka. Perdana Menteri India (PM Vajpayee) dan PM Nawaz Syarif, (PM Pakistan), setuju untuk menjalin hubungan kerjasama dan mengadakan perundingan selanjutnya di kota Lahore, Pakistan.
  • Pada pertemuan KTT SAARC yang kesebelas, bulan januari 2002 di Kathmandu,Nepal. India dan Pakistan kembali bertemu untuk membahas tentang konflik yang ada diantara mereka, tapi belum berhasil mencapai kesepakatan.
  • Januari 2004, dalam KTT SAARC yang keduabelas di Islamabad, Pakistan. India dan Pakistan sepakat untuk memulai dialog menyeluruh pada bulan februari, mereka berjanji pertemuan mereka pada akhirnya juga akan menyelesaikan sengketa Kashmir.

Sedangkan peran PBB itu sendiri dalam konflik di Kashmir mulai sejak 1 Januari 1948, masalah Kashmir menjadi permasalahan dunia internasional dibawah naungan PBB. Upaya PBB semakin optimal ketika DK PBB membentuknya United Nation Comission for India and Pakistan (UNCIP) pada 20 Januari 1948 yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Belgia dan Argentina,[11] Yang mengharuskan bahwa India dan Pakistan harus menarik pasukan, berhenti perang, mengembalikan pengungsi, membebaskan tahanan politik, serta secepatnya melaksanakan referendum atas status Kashmir. Pada 13 Agustus 1948, UNCIP mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa “Pemerintah India dan pemerintah Pakistan menegaskan kembali bahwa status masa depan Jammu-Kashmir akan ditentukan sesuai dengan kehendak rakyat dan untuk mencapai tujuan tersebut, atas penerimaan Perjanjian Genjatan Senjata, kedua pemerintah menyetujui untuk memulai konsultasi dengan Komisi untuk menentukan syarat-syarat yang adil, seimbang, bebas dan terjamin”.[12]

Dalam hal ini PBB selalu berupaya untuk mengadakan resolusi yang mengatur negara-negara yang bersengketa (india-pakistan), namun tetap saja kedua negara tersebut saling tuduh menuduh telah melakukan dan melanggar resolusi yang dikeluarkan PBB, usaha-usaha laun banyak ditempuh, namun terus menerus gagal, ini akibat negara-negara menggunakan prinsip realisme dalam merebut kekuasaan, sehingga jalan menggunakan konsep seperti PBB sulit untuk benar-benar meredam kashmir menjadi negara yang berdaulat penuh.

Namun ada usaha yang memberikan manfaat bagi kashmir itu sendiri. Salah satunya yaitu, PBB berhasil meminta India dan Pakistan untuk melakukan genjatan senjata pada setiap kali India dan Pakistan terlibat perang, yaitu pada tahun 1947, 1965, dan 1971.[13] Walaupun prosesnya memakan waktu lama, setidaknya PBB juga berhasil membujuk India dan Pakistan untuk menarik pasukan militernya dari Kashmir.

 

KESIMPULAN

 

Kashmir adalah wilayah yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan kemerdekaan yang berdaulat secara pasti di sistem dunia internasional, karena kashmir adalah wilayag rebutan antara india dan pakistan serta China. India tidak mengakui secara resmi wilayah yang pakistan dan China anggap itu adalah wilayahnya, sebaliknya pakistan juga tidak membenarkan kashmir adalah wilayah rebutan antara negaranya dengan india, pakistan mengklain seluruh kawasan kashmir adalah wilayah kekuasaannya. Perang kedaulatan antara india dan pakistan ini membuat wilayah kashmir menjadi rentan akan konflik, baik itu konflik senjata maupun sosial. Wilayah ini menjadi sangat amat diperebutkan oleh keduabelah pihak karena kashmir memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi untuk menambah devisa suatu negara yang menguasainya, kashmir dikenal memiliki sumberdaya alam yang banyak, panorama yang indah sehingga menambah potensi pariwisata yang berdampak pada perekonomian.

Banyak fakta lain yang membuat wilayah ini menjadi rebutan, selain contoh yang diatas, keadaan ini dipicu oleh letak geografis dimana india menang atas kashmir, sedangkan pakistan menag dari segi kependudukan yang mayoritas adalah muslim, sehingga perang antara india-pakistan memperebutkan wilayah ini semakin kompleks. Disini yang dirugikan adalah kashmir itu sendiri. Kashmir yang sejak awal kawasannya merupakan kawasan para kasta brahmana ditambah saat jajahan inggris di tanah hindustan wilayah yang kininya disebut kashmir adalah Princely States, yang bukan merupakan daerah teritori dibawah hukum Negara Inggris tetapi berada dibawah wewenang langsung Kerajaan Inggris, sehingga berhak menentukan nasibnya sendiri sebenarnya menginginkan wilayahnya independen terlepas dari kekuasaan india maupun Pakistan. Namun hal ini tidak distujui oleh Pakistan dan india.

Oleh sebab itu kasmir sebagai korban dalam perebutan wilayah yang dilakukan oleh India dan pakistam mencari jalan untuk memerdekakan wilayahnya sampai saat sekarang, banyak upaya yang dilakukan demi mencapai tujuan tersebut, namun banyak kendala tersendiri untuk mencapau hal tersebut, yaitu dari segi pendidikan, orang Kashmir tidak mendapatkan pendidikan yang layak, selanjutnya dari penggunaan bahasa, bahasa kahsmiri tidak dimasukkan kedalam pendidikan di Kashmir,dan bahasa yang ditentukan oleh Negara lain yang mengatur Kashmir adalalah bahasa hindi sebagai bahasa nasional, dan bahasa inggris sebagai bahasa birokrasinya. Ini membuat negara tersebut tidak memiliki identitas dasar untuk menjadi suatu negara. Budaya asli yang sengaja dihilangkan oleh negara-negara yang bersengketa, pembatasan aktivitas agama islam oleh pemerintahan hindu yang menguasai kashmir, dan sebagainya. Inilah alasan banyak pejuang-pejuang kashmir membuat gerakan-gerakan rakyat guna memdapatkan kemerdekaan penuh untuk memilih jalannya sendiri seperti yang dicantumkan oleh perjanjian-perjanjian yang sudah ada, contohnya JKLF (Pro Azadi) : Pro kemerdekaan penuh, pimpinan Amanullah Khan, Hizb-ul Mujahiddien (pro Pakistan), Al Jehad, Al Barq, Ikhwan ul-Musalmeen, Al Umar Mujahideen.

Selain dari perjuangan intern Kashmir, ada juga upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di india yang pro terhadap kemerdekaan Kashmir yang menginginkan adanya otonomi Kashmir terlepas dari india. Namun itu hanya sebatas solusi saja tanpa adanya implementasi yang jelas. Upaya yang dilakukan oleh actor non-negara juga tidak dapat memberikan kejelasan yang pasti tenttang kemerdekaan Kashmir secara utuh.

Jadi dapat digeneralisasikan bahwa kemerdekaan di Kashmir menjadi suatu Negara yang berdaulat masih sangat jauh, selama india dan Pakistan masih mementingkan kepentingan negaranya masing-masing di Kashmir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Wirsing, Robert G., 1994. India, Pakistan, and Kashmir Disputes on Regional Conflict and Its Solution. England, Mac Millan,

Drysdale, 1989, Political Geogrhapy in North Africa and Middle East, Princenton : New York

Pribadi, Jubaidi. 1999. Kashmir dan Timor Timur (Peran PBB), Yayasan Pustaka Grafiksi :Jawa Barat

TESIS:

Lihat dalam John Obert Voll, Politik Islam: Perubahan dan Kesinambungan (terjemahan), Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1996. Uraian tentang makna Pakistan lebih jauh lihat dalam tesis Surwandono, , Pertumbuhan Demokrasi di Dunia Islam: Studi Demokratisasi di Iran, dan Pakistan, (Tidak diterbitkan), Pasca Sarjana UGM, 1999.

INTERNET :

http://www.commongroundnews.org/article.php, diakses pada rabu 30 Oktober 2011 pukul 19.20 WIB

http://didyouknow.org/indonesia/tahukah-anda.html diakses tanggal 30 oktober 2011, pukul 17.00 WIB

http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/07/konflik-kashmir.html, diakses pada tanggal 30 oktober 2011, pukul 17.20 WIB

 

http://www.asiacalling.org/berita/india/1077-india-touts-autonomy-for-kashmir-as-a-solution?lang=in#ja-content. Diakses pada tanggal 30 oktober 2011pukul 21.00 WIB

 

http//history of jihad.com   diakses pada 30 oktober 2011 pukul 22.00WIB

 

http://herodigeo.blogspot.com/2011/06/konflik-kashmir.html diakses pada tanggal 31 oktober 2011, pukul 12.30 WIB

 

Historical Chronology of Jammu and Kashmir State dalam http://www.kashmir-information.com/chronology.html diakses 31 Juni 2011 pukul 13.15 WIB.

 

http://diplomacy945.blogspot.com/2010/06/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-perebutan.html, diakses pada tanggal 31 oktober 2011, pukul 13.48 WIB


[1] http://www.commongroundnews.org/article.php, diakses pada rabu 30 Oktober 2011 pukul 19.20 WIB

 

[2] http://didyouknow.org/indonesia/tahukah-anda.html diakses tanggal 30 oktober 2011, pukul 17.00 WIB

[3] Ibid.

[4] Lihat dalam John Obert Voll, Politik Islam: Perubahan dan Kesinambungan (terjemahan), Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1996. Uraian tentang makna Pakistan lebih jauh lihat dalam tesis Surwandono, , Pertumbuhan Demokrasi di Dunia Islam: Studi Demokratisasi di Iran, dan Pakistan, (Tidak diterbitkan), Pasca Sarjana UGM, 1999.

[5] Lihat dalam Robert G. Wirsing, India, Pakistan, and Kashmir Disputes on Regional Conflict and Its Solution, England, Mac Millan, 1994, hal. 98

[6] Lihat Drysdale, Political Geogrhapy in North Africa and Middle East, New York, Princenton, 1989

[7] http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/07/konflik-kashmir.html, diakses pada tanggal 30 oktober 2011, pukul 17.20 WIB

[8] http//www.history of jihad.com diakses pada 30 oktober 2011 pukul 22.00WIB

[10] http://herodigeo.blogspot.com/2011/06/konflik-kashmir.html diakses pada tanggal 31 oktober 2011, pukul 12.30 WIB

[11] Historical Chronology of Jammu and Kashmir State dalam http://www.kashmir-information.com/chronology.html diakses 31 Juni 2011 pukul 13.15 WIB.

[12] Jubaidi Pribadi, Kashmir dan Timor Timur (Peran PBB), Yayasan Pustaka Grafiksi, Jawa Barat, 1999, hal.58

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s