Polarisasi Politik Internasional

Posted: Juni 9, 2011 in politik

BAB I

PENDAHULUAN

Bipolar dalam politik dunia yang ditandai dengan keberadaan dua great power merupakan perimbangan yang memberikan stabilitas sistem internasional dalam durasi cukup lama. Hal ini bila menandakan bipolar terjadi tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia dan berakhir seiring dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1990. Perlu untuk diingat meskipun dalam kurun waktu tersebut tidak terjadi perang besar namun terdapat perang-perang kecil yang disponsori dan melibatkan dua kekuatan besar ketika itu.

Selanjutnya, unipolar dengan munculnya A.S sebagai kekuatan tunggal setelah Perang dingin dapat dikatakan merupakan masa transisi menuju pergeseran balance of power munuju multipolar. Superioritas dari A.S dalam menjaga balance of power dalam bentuk unipolar tidak dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan munculnya ancaman keamanan kontemporer dan kehadiran major power di kawasan yang tidak sepaham dengan A.S. Keadaan ini mendorong kembali terjadinya pergeseran balance of power menjadi multipolar.

Oleh sebagian penstudi hubungan internasional balance of power dalam bentuk multipolar disinyalir sebagai perimbangan yang ideal dalam politik dunia. Ideal dalam artian tidak adanya negara dengan kekuatan yang terlalu dominan dalam sistem sehingga stabilitas sistem terjaga lebih langgeng. Keberadaan lebih dari dua great power akan mengahadirkan kesempatan bagi negara untuk bekerjasama membentuk tatanan perimbangan kekuatan yang lebih inklusif.

Pendapat lain mengatakan di dalam sejarah, multipolar dalam sistem internasional merupakan benih terjadinya perang dalam skala besar. Perang Dunia I terjadi disebabkan bentuk multipolar dalam bentuk Concert of Europe yang tidak dapat lagi menyokong stabilitas perimbangan kekuatan. Ketidakmampuan bentuk multipolar dalam menjaga stabilitas sistem disebabkan banyaknya negara dalam balance of power dengan kekuatan yang setara. Bila terdapat lebih dari dua negara dengan kekuatan yang setara maka perimbangan akan runtuh disebabkan hilangnya kekuatan penyeimbang dalam sistem.

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. 1.      Polarisasi Politik Internasional

Polaritas dalam Hubungan Internasional merujuk pada penyusunan kekuasaan dalam sistem internasional. Konsep tersebut muncul dari bipolaritas selama Perang Dingin, dengan sistem internasional didominasi oleh konflik antara dua negara adikuasa dan telah diterapkan sebelumnya. Sebagai akibatnya, sistem internasional sebelum 1945 dapat dideskripsikan sebagai terdiri dari banyak kutub (multi-polar), dengan kekuasaan dibagi-bagi antara negara-negara besar. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 telah menyebabkan apa yang disebut oleh sebagian orang sebagai unipolaritas, dengan AS sebagai satu-satunya negara adikuasa. Beberapa teori hubungan internasional menggunakan ide polaritas tersebut. Keseimbangan kekuasaan adalah konsep yang berkembang luas di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama, pemikirannya adalah bahwa dengan menyeimbangkan blok-blok kekuasaan hal tersebut akan menciptakan stabilitas dan mencegah perang dunia. Teori-teori keseimbangan kekuasaan kembali mengemuka selama Perang Dingin, sebagai mekanisme sentral dalam Neorealisme Kenneth Waltz.

Di sini konsep-konsep menyeimbangkan (meningkatkan kekuasaan untuk menandingi kekuasaan yang lain) dan bandwagoning (berpihak dengan kekuasaan yang lain) dikembangkan. Teori stabilitas hegemonik juga menggunakan ide Polaritas, khususnya keadaan unipolaritas. Hegemoni adalah terkonsentrasikannya sebagian besar kekuasaan yang ada di satu kutub dalam sistem internasional, dan teori tersebut berargumen bahwa hegemoni adalah konfigurasi yang stabil karena adanya keuntungan yang diperoleh negara adikuasa yang dominan dan negara-negara yang lain dari satu sama lain dalam sistem internasional. Hal ini bertentangan dengan banyak argumen Neorealis, khususnya yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, yang menyatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin dan keadaan unipolaritas adalah konfigurasi yang tidak stabil yang secara tidak terelakkan akan berubah.

Hal ini dapat diungkapkan dalam teori peralihan Kekuasaan, yang menyatakan bahwa mungkin suatu negara besar akan menantang suatu negara yang memiliki hegemoni (hegemon) setelah periode tertentu, sehingga mengakibatkan perang besar. Teori tersebut mengemukakan bahwa meskipun hegemoni dapat mengontrol terjadinya pelbagai perang, hal tersebut menyebabkan terjadinya perang yang lain. Pendukung utama teori tersebut, A.F.K. Organski, mengemukakan argumen ini berdasarkan terjadinya perang-perang sebelumnya selama hegemoni Inggris. Portugis, dan Belanda.

  1. 2.      Bipolar dalam Balance of Power

Menurut teori neorealis yang dikemukakan oleh Waltz, negara sama dalam seluruh respek fungsional – misalnya disamping kebudayaan mereka yang berbeda atau ideologi atau konstitusi atau personilnya, mereka semua menampilkan tugas dasar yang sama, yaitu keamanan bagi negara dan bagaimana negara tersebut dapat bertahan dari negara-negara lain, struktur dari sistem berubah dengan perubahan di dalam distribusi kapabilitas melewati unit-unit sistem. Dalam kata-kata Waltz sendiri , unit–unit negara dalam sistem internasional “dibedakan khususnya oleh besar kecilnya kapabilitas mereka dalam menjalakan tugas yang serupa…struktur suatu sistem berubah seiring dengan perubahan dalam distribusi kapabilitas antar unit-unit sistem” (Waltz 1979:97). Dengan kata lain, perubahan internasional terjadi ketika negara-negara berkekuatan besar muncul dan tenggelam, dan dengan demikian akan terjadi pergeseran kekuatan. Alat-alat yang khas dari perubahan itu adalah perang antara negara-negara berkekuatan besar, seperti halnya pada Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet.

Negara-negara yang sangat penting dalam menentukan perubahan-perubahan dalam struktur internasional adalah negara-negara berkekuatan besar. Perimbangan kekuatan diantara negara-negara dapat dicapai, tetapi perang selalu menjadi alternatif dalam sistem yang anarkis. Waltz membedakan antara sistem bipolar, seperti yang terjadi selama perang dingin, dan sistem multipolar , seperti yang terjadi baik sebelum maupun sesudah Perang Dingin. Waltz yakin bahwa sistem bipolar lebih stabil dan karenanya menyediakan jaminan perdamaian dan keamanan yang lebih baik dibanding sistem multipolar : “hanya dengan dua negara berkekuatan besar, keduanya dapat diharapkan bertindak untuk memelihara sistem” (Waltz 1979: 204). Hal itu disebabkan dalam memelihara sistem tersebut mereka memelihara diri mereka sendiri. Menurut pandangan tersebut, Perang Dingin merupakan periode stabilitas dan perdamaian internasional.

Waltz (1979: 195) berpendapat bahwa negara-negara berkekuatan besar adalah mereka yang mengatur sistem internasional. Negara-negara berkekuatan besar dipahami oleh Waltz memiliki ‘kepentingan besar dalam sistem mereka” dan bagi manajemennya dari sistem tersebut bukan hanya sesuatu yang menjanjikan tetapi ia juga sesuatu yang “bermanfaat”. Sangat jelas bahwa Waltz menilai ketertiban internasional. Jelas juga, bahwa ia yakin ketertiban internasional lebih mungkin dicapai dalam sistem bipolar daripada sistem multipolar. Perbedaaan antara neorealisme dan realisme klasik dan neoklasik dalam hal ini adalah bahwa Waltz menganggapnya sebagai sesuatu yang memang sudah semestinya akan terjadi.

Hipotesis yang mungin dalam sejarah adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan mengambil tindakan bersama (yaitu kerjasama) di awal 1990-an untuk menghentikan persaingan militer internasional dan karenanya mengakhiri sistem bipolar dan Perang Dingin. Mengingat berakhirnya Perang Dingin, agaknya neorealisme Waltzian seharusnya direvisi untuk menggabungkan kemungkinan sejarah di mana dua negara berkekuatan besar mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu menghentikan sistem bipolar daripada melanggengkannya tanpa terlibat dalam perang di mana salah satu dari mereka dikalahkan. Masalah ini masih menjadi perdebatan di antara pakar-pakar studi Hubungan Internasional, apakah Amerika Serikat mengalahkan Uni Soviet dalam Perang Dingin atau pemerintahan Soviet, khususnya Presiden Gorbachev, mengakhirinya dengan mundur dari medan pertempuran. Dan disini, kebanyakan kaum neorealis cenderung mengambil pandangan yang pertama.

Waltz menganggap realisme klasik dan neoklasik sebagai titik awal dan mengembangkan sebagian asumsi dan pemikiran intinya. Sebagai contoh, ia menggunakan konsep anarki internasional dan memfokuskan secara khusus pada negara-negara. Ia menganggap bahwa perhatian mendasar pada suatu negara adalah mnegenai keamanan dan kelangsungan hidup baik negara ataupun warganya. Ia juga menganggap bahwa masalah utama konflik negara berkakuatan besar adalah perang, dan bahwa tugas utama Hubungan Internasional di antara negara-negara berkekuatan besar adalah perdamaian dan keamanan.

Tidak ada tempat bagi pembuat kebijakan luar negari dalam teori Waltz yang bebas dari struktur sistem. Dengan demikian, dari contoh di atas kaum neorealis akan memandang kebijakan Gorbachev yang mundur dari Perang Dingin karena dipaksa oleh ‘kekalahan’ Uni Soviet di tangan Amerika Serikat. Gambaran Waltz pada pemimpin negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri hampir menyerupai gambaran mekanis yang mana pilihan-pilihan mereka dibentuk oleh hambatan-hambatan struktural internasional yang mereka hadapi, seperti ditekankan pada kalimat berikut :

“Kepentingan para penguasa, dan kemudian negara, membuat suatu rangkaian tindakan; kebutuhan kebijakan muncul dari persaingan negara yang diatur; kalkulasi yang berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan ini dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang akan menjalankan dengan baik kepentingan-kepentingan negara; keberhasilan adalah ujian terakhir dari kebijakan itu, dan keberhasilan didefinisikan sebagai memelihara dan memperkuat negara. Hambatan-hambatan struktural menjelaskan mengapa metode-metode tersebut digunakan berulang kali disamping perbedaaan-perbedaan dalam diri manusia dan negara-negara yang menggunakannya”. (Waltz 1979: 117)

Pendekatan neorealis Waltz tidak menyediakan arah kebijakan yang eksplisit bagi para pemimpin negara ketika mereka meghadapi masalah-masalah praktis politik dunia. Waltz (1979:194-210) mengajukan pertanyaan tentang “management” masalah internasional”. Bagi Waltz, bagaimanapun juga, kepentingan nasional terlihat beroperasi seperti sebuah sinyal otomatis yang memerintah para pemimpin negara ketika dan kapan harus bergerak. Teori neorealis dari Waltz menghipotesiskan bahwa mereka akan selalu melakukannya secara otomatis.

Dalam sistem bipolar yang Waltz kemukakan pada paragraf sebelumnya, tampak bahwa dia hanya melihat kepentingan politik negara sebagai aktor dalam Hubungan Internasional. Disana dia tidak sampai memikirkan bagaimana kesejahteraan warga negara harus juga dipenuhi, bagaimana keadaan sosial yang akan terjadi dikemudian waktu ketika keputusan atau kenijakan luar negari yang dikeluarkan pada akhirnya dalah peperangan untuk menuju kedamaian dunia. Saya melihat sistem bipolar disini sangatlah rentan. Hal ini karena apabila kedua kekuatan besar tersebut melakukan adu kekuatan, maka tidak dielakkan lagi akan muncul penguasa tunggal (unipolar) yang akhirnya akan muncul kediktatoran penguasa dunia tunggal.

 

  1. 3.      Isu-Isu Dalam Polarisasi Politik Internasional

Isu dalam Polarisasi Politik Internasional yakni soal keamanan regional. Fenomena di Asia Tenggara dengan prakarsa ASEAN mengukuhkan zona bebas nuklir termasuk salah satu ciri dimana keamanan regional penting bagi kawasan ini.

ZOPFAN (Zone of Peace Freedom and Neutrality) merupakan agenda poli­tik dan keamanan regional yang paling penting negara-negara di kawasan ASEAN untuk merancang dan mempertahan­kan suatu tatanan regional yang mereka ciptakan sendiri. Dengan demikian ZOPFAN tidak semata-mata sebagai upaya untuk mem­bebaskan diri dari persaingan negara-negara be­sar, tetapi juga untuk memungkinkan negara-negara di lingkungan ini memikul tanggung jawab bagi keamanan mereka bersama.

Dengan berakhirnya Uni Soviet dan konfrontasi global tentang ideologi dan politik, tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang menjadi penghalang bagi ZOPFAN. penghalang utama realisasi ZOPFAN adalah perbedaan pendapat yang masih terjadi antara para anggota ASEAN sendiri. kurangnya dukungan terhadap ZOPFAN dari beberapa negara ASEAN lainnya, menunjukkan kecurigaan mereka ter­hadap negara anggota yang lebih besar, terutama Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika belakangan muncul tuntutan yang semakin gencar dalam mewujudkan ZOPFAN dan Zona Bebas Senjata nuklir di Asia Tenggara.

kedua, sorotan dunia jatuh kepada masalah ekonomi-politik internasional. Isu ini sebenarnya telah bangkit sekitar 1971-1972 ketika sistem Bretton Woods runtuh pada saat kebangkitan ekonomi Jerman dan Jepang mulai menganggu pasar AS. Jika disorot lebih dalam, pembentukan blok-blok ekonomi bisa dikatakan sebagai akibat dari menguatnya isu ini.

Dengan adanya perang dingin ini maka berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa kawatir jika suatu saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara adikuasa tersebut. Dampaknya perekonomian antara blok barat (negara-negara Eropa Barat) dan blok timur (negara-negara Eropa Timur) tidak seimbang dimana negara-negara blok barat jauh lebih maju daripada blok timur.

AS sebagai negara kreditor terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa Marshall Plan. AS juga memberikan bantuan ”Grants in Aid” yaitu bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dollar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat. Bagi negara-negara di Asia Presiden Truman mengeluarkan “The Four Points Program for the Economic Development in Asia” berupa teknik dalam wujud perlengkapan-perlengkapan ekonomis atau bantuan kredit yang berasal dari sektor swasta di Amerika Serikat yang disalurkan oleh pemerintah kepada Negara-negara yang sedang berkembang.

Perhatian ketiga, terpusat pada apa yang dinamana sebagai “3 in 1” yakni lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi. Dibandingkan dengan tiga tema di atas, isu ini sangat dominan dalam pemberitaan pers internasional. Bahkan dalam setiap konferensi dan pertemuan puncak, masalah ini tidak jarang disinggung terutama ketika negara-negara industri menyoroti negara-negara yang sedang berkembang.

Bilhari Kausikan (1993), Direktur Biro Asia Timur dan Pasifik di Kemlu Singapura sudah meramalkan bahwa isu HAM telah menjadi isu yang legitimate dalam hubungan antar negara. Ia menyatakan, bagaimana sebuah negara memperlakukan warga negaranya tak lagi masalah eksklusif sebuah negara.

Namun demikian, penekanan Barat terhadap HAM akan mempengaruhi nada dan tekstur hubungan internasional pasca Perang Dingin. Menurut Kausikan, isu-isu HAM menyangkut soal upah, kondisi bekerja, serikat buruh, standar hidup, hak-hak wanita dan anak-anak, hiburan dan waktu cuti, keamanan dan tunjangan sosial serta lingkungan. Ia melihat telah terjadi pemaksaan dari Barat untuk menentukan standar HAM.

Sedangkan Aryeh Neier, Direktur Human Rights Watch, menyebutkan lebih spesifik nilai-nilai HAM yang disebarkan di seluruh dunia. Ia antara lain menyinggung soal hak setiap orang bebas dari hukuman tak adil dan arbitrari, persamaan ras, etnik , agama atau gender. Hal-hal ini ikut menentukan pola hubungan antar negara.

Hasjim Djalal dalam tulisannya Indonesian Foreign Policy at the Afvent of 21st Century menyebutkan, The Problem of democratization and human rights will also become more prominent and their impact on foreign policy cannot be ignored. Analisa Djalal itu menunjukkan bahwa masalah yang menyangkut hak asasi manusia, dari sudut manapun ditinjaunya, akan memberikan dampak terhadap politik luar negeri suatu negara. Hal itu juga berarti bahwa kontak satu entitas politik dengan entitas lainnya akan mendapat bobot soal HAM.

Dalam kasus HAM dan juga demokratisasi sebagai contoh dapat dilihat bagaimana Uni Eropa dan Amerika Serikat bersikap terhadap Myanmar. Negeri yang pernah melakukan pemilu tahun 1990 yang dimenangkan Liga untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi ini terpaksa harus hidup dalam situasi darurat terus menerus.Untuk menjaga keadaan darurat itu, militer Myanmar membentuk apa yang dinamakan Dewan Pemulihan Hukum Negara dan Ketertiban (State Law and Order Restoration Council). Sampai tahun 1997, SLORC masih bertahan atas nama ketertiban negara. Melalui Konvensi Nasional sedang disusun konstitusi yang kemudian akan melahirkan pemilihan umum.

  1. 4.      Kritik Bipolar terhadap Multi Polar

Namun ada juga pertentangan antara pendapat ini seperti yang dikatakan Menurut Waltz, sistem bipolar bersifat superior dibanding multipolar karena menyediakan staabilitas internasional yang lebih besar. Setidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan stabilitas sistem bipolar. Pertama, jumlah konflik antarnegara berkekuatan besar jauh lebih sedikit, dan hal ini mengurangi jumlah kemungkinan perang antar negara-negara besar. Kedua, lebih mudah menjalankan sistem penangkalan yang efektif sebab lebih sedikit Negara-negara berkekuatan besar yang terlibat. Terakhir adalah kemungkinan salah perhitungan dan salah bertindak lebih rendah.

Dengan kata lain dua superpower akan terus bersaing terus menerus. saling mengoreksi satu sama lain . Hanya dengan dua negara berkekuatan besar, keduanya dapat diharapkan bertindak untuk memelihara sistem. Dan waltz membedakan antara sistem bipolar saat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sistem multipolar –yang terjadi baik sebelum dan sesuadah Perang Dingin. Waltz yakin, bahwa sistem bipolar lebih stabil dan karenanya menyediakan jaminan perdamaian dan keamana lebih baik dibandingkan dengan sistem multipolar.

 

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Waltz mengatakan bahwa sistem bipolar bersifat superior dibanding multipolar karena menyediakan staabilitas internasional yang lebih besar. Setidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan stabilitas sistem bipolar. Pertama, jumlah konflik antarnegara berkekuatan besar jauh lebih sedikit, dan hal ini mengurangi jumlah kemungkinan perang antar negara-negara besar. Kedua, lebih mudah menjalankan sistem penangkalan yang efektif sebab lebih sedikit Negara-negara berkekuatan besar yang terlibat. Terakhir adalah kemungkinan salah perhitungan dan salah bertindak lebih rendah. Dengan kata lain, dua super power akan bersaing terus menerus, saling mengoreksi satu sama lain .

 

Referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik.diakses pada 5 mei 2011,pukul 17:00 wib

Daniel awigra.2009.” Sistem Bipolar Lebih Stabil Dibanding Multipolar” diakses pada 29 april 2011. Pukul o8:00 wib

http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=10591&Itemid=47

http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_internasional.diakses pada 5 mei 2011,pukul 23:00

1Muhadjir Effendy “Profesionalisme Militer, Profesionalisme TNI”, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s