MENGAPA TIDAK ADA TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL BUKAN BARAT REFLEKSI PADA DAN DARI KOREA

Posted: Juni 9, 2011 in politik

MENGAPA TIDAK ADA TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL BUKAN BARAT

REFLEKSI PADA DAN DARI KOREA

Summary Bab 4 buku “Non-Western International Relations Theory, Perspectives on and beyond Asia”

Tulisan ini merupakan summary bab 4 “Why is there no non-western international relations theory? Reflections on and from Korea” yang ditulis oleh Chaesung Chun dari buku “Non-Western International Relations Theory, Perspectives on and beyond Asia”,  yang diedit oleh Amitav Acharya and Barry Buzan dan diterbitkan oleh Routledge tahun 2010.

Diawal pembahasannya Chaesung Chun mengemukakan kesulitan serjana Korea untuk menjelaskan secara teoritis mengenai realitas internasional Korea, mengingat betapa cepatnya sejarah Korea berlalu untuk direnungkan. Hal yang menandai kedaulatan Korea terjadi saat pembukaan pelabuhan untuk Jepang pada tahun 1876. Korea didaulat sebagai negara modren setelah melakukan perjanjian dengan negara-negara barat. Selain itu, Chun mengurutkan kejadian penting yang terjadi dalam realitas internasional Korea. Mulai dari perimbangan sistem modren dan imperialisme, penjajahan Jepang, pembagian Korea menjadi dua, perang Korea, konfrontasi perang dingin, berakhirnya perang dingin, periode anti-teror, hingga transisi postmodren.

Chun membandingkan transisi Korea yang berlangsung selama 130 tahun dengan transisi Westphalia yang terjadi di barat selama 360 tahun, yang berlangsung dengan penjajahan dan perebutan dominasi. Dalam sejarah realitas internasional yang selalu berubah-ubah, menjadi penyebab tidak berkembangnya teori hubungan internasional di Korea. Kebanyakan teori hubungan internasional Korea diambil dari barat terutama Amerika Serikat.

Dalam tulisannya ini, Chun ingin mencermati teori HI Korea sejak masuk dalam sistem internasional hingga saat ini. Kedua, menelusuri sejarah Korea dari perspektif teoritis HI, menjelaskan mengapa Korea tidak memiliki teori HI sendiri, alasan keterbelakangan teori HI Korea dan perspektif Korea di masa depan.

 

Keterbelakangan Teori HI Korea Selatan’ di Era Modern

Dalam tulisannya Chun menjelaskan bawasannya sebelum kedatangan penjajahan Barat, para sarjana Korea yang sebagian besar pengikut Konfiusius memiliki pandangan tersendiri terhadap politik regional, atau hubungan antar-dinasti. Dasar hubungan normatif dengan Cina sebagai pusat, suku-suku Utara dan Jepang. mereka berpikir peradaban datang dari pusat Cina.  Peradaban Korea menemukan standar membangun moral yang koheren intelektual dengan membuka kerangka dari diri sendiri melalui keluarga, dan negara di seluruh dunia.

Selama masa transisi (1876–1910) dari sistem regional tradisional menjadi sistem modren internasional, merupakan masa yang berat bagi Korea. Pertama, Korea berusaha memahami konsep kedaulatan dimana tidak boleh ada intervensi asing di dalamnya. Kedua, perbedaan antara normatif dan praktek dalam sistem internasional.

Ketiga, masa dimana Korea berusaha menjadi negara yang berdaulat terjadi saat masa imperialisme, dimana yang kuat yang akan berkuasa. Hubungan internasional Korea mulai berkembang setelah dibebaskan dari penjajahan Jepang 1945. Mekipun Korea telah terintegrasi menjadi negara modren sejak 1876, namun akibat imperialisme barat yang dilanjutkan dengan penjajahan Jepang menyebabkan sulit bagi Korea untuk memiliki patau mengembangkan perseptifnya akan hubungan internasional. Setelah berdirinya pemerintahan Korea Selatan tahun 1948, untuk pertama kalinya Korea di akui masyarakat internasional sebagai negara yang berdaulat.

Awal kemerdekaan sulit bagi Korea untuk memahami dan mengembangkan hubungan internasional mereka. Terjadinya perang Korea 1950-1953, mendorong sarjana Korea untuk memahami hubungan internasional yang terjadi. Hingga akhir perang Korea, arjana Korea dididik dengan sistem Jepang dengan pengaruh dari Amerika Serikat.

Setelah berakhirnya perang Korea, sarjana Korea mulai mengembangkan hubungan internasionalnya. Korean Political Science Association (KPSA) didirikan tahun 1953. Hubungan internasional, politik luar negeri dan keamanan mulai dikaji di universitas. Korean Association of International Studies (KAIS) didirikan tahun 1956.

Pada tahun 1950, sarjana HI Korea banyak dipengaruhi oleh Akedemi Amerika. Selain itu, kerjasama antara Amerika dan Korea Selatan dalam perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1953 menjadikan harmonisasi antara kedua negara dalam hubungan internasional. Selama masa ini didominasi oleh teori relisme, dan buku-buku klasik realis banyak diterjamahkan. Chun juga mencatat bahwa dalam mempelajari organisasi internasional terutama PBB memberikan kontribusi dalam perkembangan studi organisasi internasional.

 

Tahun 1960 trend HI masih seperti tahun sebelumnya, dan banyak penulis Amerika. Pada saat ini juga, Korea memulai usaha  membentuk sendiri perspektif HI nya. Misalnya, buku Lee Yong-Hee Teori Umum Politik Internasional dalam Kaitannya dengan Aspek yang Historical, merupakan suatu upaya untuk membangun sebuah teori hubungan internasional berdasarkan perspektif penulis sendiri terhadap sejarah teori hubungan  internasional Korea Selatan. Selain itu, dua jurnal, Korean Political Science Review (KPSR) oleh KPSA dan Korean Journal of International Studies (KJIS) by the KAIS, yang berisi tentang hubungan internasional Korea mulai di publikasikan.

Chun menulis mungkin pada tahun 1950-1960 Korea dikatakan hanya mengimpor produk jadi dari teori HI, terutama Realisme, karena pengaruh Amerika terhadap sarjana Korea. Pada perkembangan selanjutnya tahun 1970 trend Behaviorelisme juga mulai berkembang di Korea. Namun dalam masa Perang Dingin yang berlangsung, studi keamanan dalam perspektif masih menjadi kajian utama sarjana Korea. Teori tentang interdependence juga mulai diperkenalkan pada masa ini, mengingat hubungan erat Amerika dan Korea dalam bidang ekonomi dan terjadinya krisis ekonomi global akibat krisis minyak. Periode ini bisa disebut periode substitusi impor. Meskipun masih terus mengimpor teori HI dari barat, namun sarjana Korea tetap berusaha untuk membuat teori-teori sendiri yang  cocok dalam menjelaskan internasional realitas Korean  Selatan.

Analisa Chaesung Chu mengenai Krisis minyak yang terjadi pada tahun 1970- 1980-an, munculnya negara-negara Dunia Ketiga dalam gerakan demokratisasi dan pembangunan ekonomi menjadikan  Korea Selatan sebagai salah satu perekonomian industrialisasi baru (NIEs), hal ini menurut chun mamiliki pengaruh terhadap perkembangan akedemisi Korea Selatan. Perkembangan pemahaman sarjana Korea akan teori dependensi dan demokrasi menyebabkan dominasi Amerika terhadapa Korea mulai dikritisi. Paradigma strukturalis juga mulai diperdalam oleh sarjana, namun menurut Chun, tetap saja semua teori itu merupakan serapan dari barat tanpa ada yang dihasilkan sendiri oleh Korea.

Akhir Perang Dingin ditingkat global dan regional memiliki dampak luar biasa  terhadap akademisi HI Korea selatan, terutama terkait hubungan kedua Korea kedepannya. Pada tahun 1990-an, akibat ambisius dalam ekonomi, Korea Selatan jatuh dalam krisis keuangan pada tahun 1997-an, adanya isu kebangkitan China dan kekhawatiran tentang kemungkinan Kemunculan kembali tatanan regional Cina-sentris menjadi perhatian sarjana HI Korea. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi internet dan budaya juga menjadi fokus.

 Chun menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi Korea selatan dalam teori IR yang Pertama, pengaruh Amerika telah melemah pada  akhir 1980-an Itu fenomena umum bahwa refleksi meta-teoritis dari teori IR untuk masyarakat dengan kesempatan untuk meninjau teori grand dari epistemologis, ontologis dan aksiologis. Kedua, adanya penekanan kebutuhan untuk mengembangkan teori IR ‘Korea’ (Chun dan Park 2002; Ha 2002, 2005; Park 2004; Bulan dan Chun 2003). Para sarjana Korea Selatan setelah ‘Debat Ketiga’ merumuskan dan mengembangkan teori berdasarkan perspektif Korea selatan dalam proses ini fokusnya pada kedaulatan, peradaban, regionalisme Asia dan soft power. Ketiga meningkat sejumlah asosiasi akademis, lembaga penelitian dan tim studi untuk teori IR. Artikel yang diterbitkan berupa artikel tinjaua kritis terhadap menerapkan teori Hubungan internasional terhadap mengembangkan perspektif Korea Selatan.

 

 

 

Sejarah Internasional Korea dari Perspektif Teoritis

Menurut Chun, Sejarah Korea sangat dipengaruhi oleh hubungan internasional. Cukup sulit bagi Chun untuk menjelaskan secara teoritis sejarah internasional Korea, yang dipengaruhi oleh benturan antara sistem regional yang tradisional dan peradaban Barat. Dinasti Cina sangat berpengarus terhadap dinasti Korea. Chun membagi sejarah politik regional tradisional menjadi dua periode, yang pertama sekitar akhir abad ke-14 ketika dinasti Chosun di Semenanjung Korea dan Dinasti Ming di Cina didirikan. Dinasti Korea mamiliki konflik militer yang hebat tidak hanya dengan dinasti Cina, tetapi juga dengan kerajaan-kerajaan Utara. Selama periode ini, pencaplokan wilayah dan penaklukan dilakukan tanpa saling memahami akan pengertian kedaulatan. Pada periode ini, lanjut Chun, Korea mencoba untuk bertahan dan memperluas kekuasaan, dominasi wilayah dilakukan dengan kekuatan militer. Korea memiliki persepsi kedaulatan kekaisaran yang dikelilingi oleh kerajaan lain. Dalam pengertian ini, politik regional ditandai dengan anarki dari beberapa kerajaan.

Dinasti Ming di akhir abad ke-14 mendirikan kerajaan yang kuat dengan kekuatan militer dan struktur normatif sendiri. Cina mengembangkan kekaisaran universalnya dengan dominasi militer, politik, ekonomi dan budaya. Dengan pengaruh neo-Konfusianisme, dinasti Ming melegitimasi dominasinya dan membentuk urutan regional yang disebut, ‘mengamati yang besar, mengurus yang kecil’. Neo-Konfusianisme dengan pandangan Cina-sentris, yang di anut Cina menjadikan Dinasti Chosun di Semenanjung Korea secara bertahap telah termasuk ke dalam gagasan regional ini.

Dari akhir abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-19, gagasan Cina-sentris dan sistem kerajaan universal ini mendominasi politik regional di Asia Timur. Korea mengasumsikan bahwa kaisar Cina adalah penguasa tertinggi dari tuhan. Dari perspektif ini, menurut Chun, tatanan daerah dapat dikatakan didasarkan pada prinsip penyelenggaraan hierarki yang terdiri dari pusat dan pinggiran. Hal ini juga merupakan sistem hak dan tanggung jawab bersama. Kaisar Cina dianggap memiliki kekuatan berdaulat mutlak yang diberikan dari langit. Ia juga diasumsikan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus kerajaan kecil disekitarnya.

Ketika Jepang menginvasi Semenanjung Korea pada tahun 1592, Chosun meminta bantuan dari Cina. Ketika Cina mengirim pasukan untuk Korea, ada perdebatan tentang apa kepentingan Cina yang sebenarnya. Kaisar Cina pada waktu itu berpendapat bahwa Cina, sebagai sebuah kerajaan universal, memiliki tanggung jawab membantu kerajaan tetangga ketika diserbu secara tidak adil oleh kerajaan lain. Ini menurut Chun berarti bahwa sistem keamanan didasarkan dengan membantu sistem lain, yang mengarah ke keamanan kolektif dinasti. Selama hampir 500 tahun, kedamaian di Asia Timur  terpelihara. Chun menjelasakan, dari perspektif realis, perdamaian dimungkinkan disebabkan oleh dominasi hegemonik kekaisaran Cina. Namun, dilihat dari perspektif Korea, tidak ada rencana untuk menentang atau menyerang kekaisaran Cina, karena Korea telah dibentuk sebagai bagian dari kerajaan Cina.

Invasi Jepang, terhadap latar belakang ini, diartikan sebagai kebijakan ‘tidak beradab’, yang merugikan hubungan baik antara kerajaan tetangga. Tindakan Cina dalam hal ini dapat dibenarkan dari perspektif realis. Namun, sistem normatif neo-Konfusius dibangun dengan prinsip bagaimana kepentingan harus didefinisikan secara sosial. ‘kedamaian konfusius’, dalam pengertian ini, dipelihara di antara dinasti Asia Timur, berdasarkan prinsip struktur hirarki dan sistem keamanan kolektif dinasti.

Memasuki akhir abad ke-19, menurut Chun, dapat dipahami mengapa begitu sulit bagi sarjana Korea untuk memahami secara teoritis tentang hubungan internasional Korea, bukan hanya karena struktur tradisional masih berjalan, tapi juga karena ada prinsip komposisi logika tradisional dan struktur modern, dan peralihannya.

Selama 35 tahun, dari 1876 ke 1910, ketika Korea jatuh dalam kolonialisme Jepang, menurut Chun, Korea masih mencoba untuk memahami sistem kedaulatan negara Eropa karena China masih menjadi pusat dan satu-satunya kekuatan politik yang berdaulat dalam pandangan Korea. Korea harus menyesuaikan diri dengan keseimbangan sistem kekuatan, dan juga invasi imperialis. Hal ini sulit bagi Korea karena tiga imperatif sistemik yang berbeda berlangsung pada waktu yang sama: sisa-sisa tatanan politik tradisional regional, sistem antarnegara modern dan imperialisme. Tahun, 1870-an dan 1880-an adalah masa di mana Cina mencoba untuk mendominasi Semenanjung Korea berdasarkan gabungan antara hegemoni tradisional dan imperialisme modern. Dalam persaingan hegemonik regional antara China dan Jepang, Cina mencoba mengambil keuntungan penuh dari tatanan politik tradisional dengan menjajah Semenanjung Korea berdasarkan logika imperialis ekonomi modern.

Sejak tahun 1882 hingga 1895, ketika Cina telah dikalahkan oleh Jepang, baik Cina atau pun Jepang masih memperebutkan kekuasaan atas Korea. China dikalahkan oleh Jepang dalam persaingan hegemonik regional ini, semua sisa-sisa sistem tradisional terhapus. Kekaisaran Korea (dari 1897) sangat menderita dalam persaingan antara imperialis Jepang, Rusia dan kekuatan Barat. Korea dapat mempertahankan status berdaulat karena keseimbangan transisi antara kekuatan imperialis yang bersaing. Persaingan global antara Inggris dan Rusia tampak jelas di Semenanjung Korea. Melihat pada perjanjian Anglo-Jepang tahun 1902, Inggris sebenarnya menyerahkan Semenanjung Korea ke Jepang, yang berusaha untuk memperluas wilayahnya di utara Semenanjung Korea. Ketika Perang Rusia-Jepang yang berakhir dengan kemenangan Jepang, Korea kehilangan status berdaulatnya. Barat mengakui hak Jepang menjajah Semenanjung Korea.

Chun melanjutkan bahwa, Sarjana Korea, pada awalnya, merasa sulit memahami logika kedaulatan nasional, dimana negara, tanpa malihat ukuran dan kekuasaannya, dapat dikaitkan dalam hak yuridis sama (Chung 2004). Mengingat pada sejarah China kuno dimana tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari individu kerajaan. Selanjutnya, sarjana Korea dalam memahami sistem antarnegara modern dari Barat, yang disebut ‘Hukum Segala Bangsa’, yang merupakan teks diterjemahkan hukum internasional oleh Wheaton, memberikan harapan kesetaraan kedaulatan untuk Korea.

Pada pertengahan tahun 1880-an, Pelabuhan Hamilton di Korea Selatan diduduki oleh Inggris, yang mencoba untuk mendirikan sebuah pangkalan angkatan laut untuk menghadapi ekspansi Rusia di selatan. Korea tidak memahami bahwa kebijakan luar negeri dari Inggris ini ‘ilegal’, hingga mereka memahami logika kedaulatan, integritas teritorial yang seharusnya dipertahankan. Saat itu Korea tidak memahami sistem negara berdaulat yang digunakan sebagai dalih untuk ekspansi imperialis. Setelah mengalami peristiwa tragis, Korea akhirnya menyadari bahwa hukum internasional tidak bisa sebagai senjata. Beberapa alternatif kebijakan dicoba, seperti usaha memperoleh status netral seperti Belgia, atau mengakhiri aliansi dengan kekuatan Barat seperti AS, namun disadari bahwa sudah terlambat untuk mencegah ekspansi imperialis Jepang.

Imperialisme Jepang memberikan kesempatan bagi Korea untuk mewujudkan logika kasar dari sistem negara Barat. Korea mencoba untuk mendapatkan kembali kemerdekaan dengan berbagai cara. Pada tahun 1907 kaisar Korea mengirim wakil ke Konferensi Perdamaian Den Haag, tapi kekuatan Barat tidak memperhatikan suara wakil-wakil dari koloni de facto. Pada tahun 1919, ketika Konferensi Perdamaian Versailles sedang berlangsung, Korea juga mengirimkan wakil, namun prinsip hanya berlaku untuk koloni yang mengalahkan penguasanya. Setelah kejadian itu, Korea memulai sebuah gerakan kemerdekaan nasional yang damai, yang memberikan dorongan terhadap gerakan Forth Cina Mei. Sebuah pemerintahan pengungsi juga didirikan di Shanghai pada bulan April 1919, secara demokratis mewakili orang Korea. Chun dicatat bahwa pemerintah pengungsi berdasar pada prinsip demokrasi untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea, yang berarti liberalisme memperoleh kekuatan. Namun pada tahun 1921 Partai Komunis Korea didirikan, yang dipengaruhi oleh revolusi Bolshevik. Dari tahun 1920, Korea bergerak cepat mengikuti tren global dalam urusan internasional, berusaha untuk merebut kembali kemerdekaan dan status berdaulat.

Chun menuliskan bahwa Korea mengharapkan kedaulatan yang utuh,  namun persaingan antar negara pemenang PD II tak memungkan hal ini. Korea gagal membangun negara dengan teritorial modren. Korea terbagi menjadi du bagian dan masing-masing saling mengklaim sebagai kekuatan politik yang sah mewakili rakyat Korea. Gagalnya pembangunan negara dan bangsa Korea sangat erat terkait dengan persaingan negara adikuasa pada awal Perang Dingin. Korea dibebaskan dari penjajahan Jepang, tapi dibagi menjadi dua kamp yang berbeda oleh AS da Uni Soviet.

Perang Korea merupakan konsolidasi struktur Perang Dingin baik di tingkat global dan di tingkat regional. Selama dan setelah Perang Korea, konfrontasi ideologis dan diplomatik antara AS dan Uni Soviet berubah menjadi permusuhan dan konfrontasi militer. Permusuhan ini juga membuat konfrontasi tak terhindarkan antara dua Korea. Kedua Korea memperkuat hubungan politik, ekonomi, diplomatik dan militer dengan negara adidaya pelindung mereka, dalam bentuk aliansi militer, mitra ekonomi dan pendukung diplomatik. Daerah dan aktualisasi Semenanjung pada Perang Dingin global berdampak besar pada hubungan internasional Korea.

Pertama, kedua Korea gagal untuk membangun negara berdaulat bukan hanya karena pembagian bangsa, tetapi juga oleh kamp milik negara adikuasa. Aliansi sangat membatasi otonomi politik kedua Korea, meskipun pada posisi keamanan mereka diuntungkan. Salah satu norma yang paling penting bagi negara berdaulat, tanpa intervensi, telah dirampas atas nama konfrontasi ideologis Perang Dingin.

Kedua, kedua Korea mewujudkan identitas Perang Dingin. Secara tradisional, satu bangsa dibagi bukan hanya untuk alasan politik, tetapi juga untuk alasan-alasan budaya, ideasional dan normatif. Akibat trauma yang tak terlupakan pada Perang Korea, kedua Korea menganggap satu sama lain sebagai musuh. Pembangunan bangsa, dalam kondisi ini, tampaknya hampir mustahil (Chun 2001).

Ketiga, kedua Korea termasuk dalam struktur Perang Dingin regional, dengan memiliki hubungan aliansi eksklusif. Korea Selatan membentuk sebuah aliansi militer dengan Amerika Serikat pada tahun 1953, dan normalisasi hubungan diplomatik dengan Jepang, pada tahun 1965. Korea Utara beraliansi militer dengan Uni Soviet dan China, memiliki hubungan tak bersahabat dengan AS dan Jepang.

Teori Aliansi menegaskan bahwa harus ada trade-off antara keamanan dan otonomi politik di setiap aliansi, terutama di satu asimetris (Chun 2000). Aliansi dari dua Korea membuktikan ini dengan cukup baik. Kebijakan luar negeri dua Korea sangat dibatasi oleh kepentingan global dan regional dari masing-masing negara sekutu mereka.

Keinginan Korea untuk membangun negara modern yang berdaulat secara internasional dengan dijaminnya norma-norma integritas teritorial dan tanpa intervensi asing dalam negeri tidak terwujud selama masa Perang Dingin. Kolonialisme Jepang berakhir dan digantikan oleh dua kekuatan global yang saling bersaing. Meskipunpun mungkin benar bahwa hubungan internasional pada masa ini dapat dikatakan sebagai sistem global dan struktur penyelenggaraan yang anarki, sistem yang pernah dialami kedua Korea didasarkan pada prinsip hirarki intracamp, distribusi kerja dan kekuasaan tentunya tidak seimbang. Ini bukan hanya fenomena semenanjung.

Hubungan Internasional selama periode Perang Dingin di kawasan Asia Timur Laut hampir tidak dapat dicirikan sebagai khas hubungan internasional modern. Lima kekuatan, dua Korea, dua Cina dan Jepang, terus berupaya untuk menyelesaikan proses transisi modern yang menimbulkan banyak kesulitan dengan negara lain, dalam situasi di mana logika Perang Dingin sangat terbatas pada derajat ‘keberdaulat-an ‘dari masing-masing negara.

Ketika Perang Dingin berakhir di tingkat global 1989-1991, Korea Selatan berharap dapat hidup dalam lingkungan yang damai dan untuk reunifikasi nasional. Korea Selatan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Soviet pada tahun 1990 dan dengan China pada tahun 1992. Korea Selatan juga membuat Perjanjian tentang Rekonsiliasi, Non-agresi dan Bursa dan Kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara, di mana prospek ko-eksistensi damai, pengurangan senjata militer, pertukaran sosial dan budaya dan peta jalan untuk reunifikasi yang terencana dengan baik. Di sisi lain, berdasarkan ikatan aliansi militer antara Korea Utara dan Cina, dan Korea Utara dan Rusia telah melemah, mendorong Korea Utara ke posisi diplomatik yang terisolasi. Hilangnya pasar sosialis dan pelindung militer yang kuat membuat Korea Utara lebih berminat dalam pengembangan program nuklir, yang akhirnya menimbulkan krisis nuklir pertama pada tahun 1993.

Keamanan regional menjadi lebih rumit dengan bergabungnya Jepang dengan aliansi AS tahun 1996, kebangkitan Cina, organisasi regional dan hubungan ekonomi yang lebih hidup di antara semua negara Asia Timur Laut. Secara domestik, demokratisasi Korea Selatan, Jepang dan Taiwan.

Chun melanjutkan, perkembangan regionalisme Asia Timur, ditandai dengan pasar komersial damai, kemungkinan demokratis yang damai, dan munculnya lembaga-lembaga multilateral yang sederhana. Kebangkitan Cina, dan fenomena transisi kekuasaan menjadi lebih jelas, hal ini membuat AS merasa perlu untuk memperkuat hubungan dengan Jepang. Dalam pengertian ini, lingkungan keamanan di era pasca-Perang Dingin mulai menyerupai abad ke-19, di mana Cina dan Jepang bersaing untuk hegemoni regional.

Konflik selat dan konflik kompetisi korea untuk mewujudkan keamanan lingkungan semakin rumit, dan mencari keuntungan dalam situasi yang ini. Kombinasi antara transisi modern dan pembagian kekuatan modern membuat para sarjana HI dalam kawasan ini berpikir lebih kritis pada asumsi teori HI  barat. Arus keamanan seperti ini membawa perhatian yang besar pada sarjana korea (chung 2000). Ada dua alur yang memungkinkan, 1) dari keterbukaan system balance of power pada system keseimbangan politik dengan komitmen yang didasarkan pada norma untuk menggabungkan hubungan timbal balik (disadari dalam kasusu persetujuan Vienna) (Schoeder 1994), dan akhirnya pada institusi keamanan  multilateral atau kemungkinanan komunitas keamanan; 2) dari system pembagian kekuasaan pada konfontrasi regional bipolar dan yang keburukan dari dilemma keamanan, dan akhirnya pada  perselisihan antara dua kutub; kemungkinan Cina sendiri dan aliansi AS-Jepang. Jika  pada masalah sebelumnya, korea selatan  masih kekuarangan kekuatan untuk memenuhi gap diantara kekuatan besar dan akan berada pada posisi yang sulit untuk bertahan dan mempunyai suara yang otonom diantara mereka.

Abad 21 Asia Timur, di gambarkan Chun tidak hanya oleh pembagian kekuasaan pasca perang dingin, tapi juga oleh transisi postmodern (Moon dan Chun 2003). Setelah tragedy serangan teroris pada  9/11, keamanan AS berubah, membawa perubahan pada regional Asia Timur. Perubahan mendasar yang lainnya mempersulit situasi internasional dalam wilayah ini. Empat faktor menentukan corak sistem global dari abad 21: ancaman keamanan postmodern, globalisasi, informasi, dan teknoligi komunikasi dan demokratisasi. Pertama, musuh baru, seperti kelompok teroris, penggunaan pertimbangan jumlah kekerasan yang didasarkan pada teknologi modern tapi tidak dengan legitimasi politik, gambara/pose ancaman pada keamanan global. Kedua, ketergantungan ekonomi kompleks dan pengaruh inter-budaya membuat HI lebih kompleks. Keseimbangan kekuatan yang keras atau konfrontasi ideology  yang keras menentukan konfigurasi aliansi yang lain, komplikasi kalkulasi kepentingan keamanan. Ketiga, perkembangan ICT berkontribusi untuk memungkinkan reaksi postmodernisme pada ancaman postmmodernisme. Transformasi milliter yang didasarkan pada network-based kapabilitas, ubiquasi, perkembangan yang cepat dan ketepatan menjadi  sesuatu yang disyukuri dari perkembangan ICT. Sisi lain dari koin adalah bahwa kelompok teroris juga  menggunakan ITC  yang didasarkan pada tekhnologi dan jaringan kekerasan. ICT juga menimbulkan perkembangan masyarakat nasional dan masyarakat transnasional, akhirnya memimpin/ membawa pada situasi demokrasi cosmopolitan. Keempat demokrasi pada skala global mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam proses mengembangkan Negara. Sekarang, perkembangan Negara membuat banyak opini publik, yang sering meniadakan persepsi yang tepat  dari politik internasional.

Untuk sukses dengan dunia demokrasi, kekuatan lunak/soft power berguna dan sangat berguna bagi kekuatan besar, khususnya AS. Keseimbangan dari soft power antara AS dan teroris dan antara AS dan anti AS sekarang mempengaruhi secara langsung kesuksesan dan kegagalan strategi AS. Dalam era anti terordengan tren yang disebutkan diatas, korea selatan dihadapkan dengan perubahan  mendasar yang tidak terduga. Lebih dari yang lainnya, AS, sebagai satu-satunya partner aliansi, meminta pada korea selatan untuk berbagitujuan strategis. AS meminta korea selatan untuk mengirimkan tentara ke irak, membantu financial, AS dalam pengaturan  post-war di Afganistan dan irak. AS juga melaksanakan transformasi milliter yang mendorong kea rah bentuk alliansi. Untuk mempertahankan perawakan milliter yang fleksibel, AS meminta korea selatan untuk mengakui ide strategi fleksibelitas dengan mana kekuata AS di korea membutuhkan kepastian strategis untuk mempertahankan musuh modern, ya itu korea utara, murni bahwa aliansi harus berada pada tekanan kehancuran.

Isu program nuklir korea utara adalah contoh yang lain dimana perhatian korea selatan dan strategi postmodern AS saling bertabrakan dengan yang lain. AS mengenalkan krisis tersebut sebagai isu postmodern. Yang paling ditakuti AS adalah kemungkinan korea utara mengirimkan material nuklir pada teroris yang mungkin akan menyerang AS dengan menggunakan senjata pengahancur missal. Bagaimanapun krisis nuklir korea utara bukan hanya berlawanan dengan isu kehidupan (pertumbuhan). Niat Korea utara, apakah perkembangan material nuklir untuk negoisasi atau untuk keperluan milliter. Dengan kata lain, korea utara dalam periode post-cold war, yang mana musuh Jerman terdahulu menyerah pada system komunis yang merugikan kepentingan vital korea, mencoba untuk bertahan hidup dan bertahan dalam HI modern. Logika tradisional dalam mempertahankan korea utara untuk mengembangkan senjata nuklir. Korea selatan, dalam hal ini, mengenalkan isu bukan hanya sebagai isu anti-teror tapi juga sebagai isu sesame korea tentang kerjasama dan penyatuan. Beberapa peninjau melacak asal perselisih pahaman antara korea selatan dan AS dari perbedaan strategi keamanan mereka. Tapi masalahnya lebih sulit dari pada itu. Itu berasal dari dasar perselisihan antara strategi postmodern AS, dengan penekanan dan dominasi HAM pada Negara yang berdaulat pada sisi lain, dan strtegi modern korea, dengan tugas melengkapi transis modern.

Secara ringkas, keamanan asia timur laut pada abad 21 dibentuk oleh tantangan modern (konflik antar Negara dan balance of power) dan tantangan postmodern (terorisme transnasional). Permusuhan sejarah, keraguan dan keinginan untuk membalas dendam masih menggantung diantara Negara-negara asia timur laut. Logika terbuka dari balance of power tanpa institusi mulitilateral yang berkuasa dan transisi postmodern yang diaktifkan oleh keadaan yang semakin memburuk dari dilemma keamanan yang asimetris antara AS dan kelompok teroris. Karenanya, korea selatan menderita dari tiga kesulitan: kenangan dari kolonialisme yang lalu masih mempengaruhi kebijkana politik luar negerinya; kebutuhan untuk bertahan hidup diantara kekuatan yang besar dengan menyesuaikan pada logika balance of power; dan pertumbuhan konflik antara dengan AS yang meminta korea untuk menyesuaikan diri pada transisi postmodern.

 

Alasan ketidakberkembangan teori HI di korea

Jika kita berpikir alasan dari ketiadaan teodi HI korea non barat, dengan latarbelakang sejarah yang disebutkan sebelumnya, poin berikut harus dicatat. Pertama, prestasi akademis dan philosopis  dalam teori premodern, politik tradisional regional terputus dengan pekerjaan akademis yang mengikuti pengenalan dari HI modern. Sarjana tradisional menjaga perhatian normative mereka dan perspektif tentang keteraturan politik regional yang didasarkan pada neo-Confucianiseme. Sarjana Korea mencoba berpikir tentang penjelasan yang berpadu dari global ke regional dan keteraturan politik nasional, walaupun usaha positif untuk memberikan teori tentang realitas politik telah sangat berkurang. Mereka dikejar tujuan politik keamanan regional dan memelihara otonomi politik dari hegemoni dinasti china. Bagaimanapun, dengan kekerasan dari system Negara Barat melalui imperialisme, usaha ilmiah untuk mempertimbangkan realitas kesulitan tanpa pengetahuan yang sistematis dari evolusi keteraturan dunia Barat. Singkatnya, hubungan textual dalam korea antara usaha tradisional dan modern telah hancur.

Kedua, teori Barat telah di import sebagai produk yang telah selesai tanpa cerminin dalam proses pembuatan teori. Robert Cox menulis ‘setiap teori selalu untuk satu tujuan dan untuk sesuatu’ (Cox 1986). Pengalaman Barat pada transisi modern dan evolusi hubungan internasional modern sangat berbeda dari Asia. Apa yang dialami Barat selama 360 tahun, dari 1648-2005 dicangkok ke hubungan internasional Korea untuk waktu 130 tahun, dari 1876 – 2005, dan yang lebih buruk, dengan imperialis dan gangguan adikuasa. Jika kita mengimport teori Barat dengan dasar historis, dugaan komparatif dari perkembangan sejarah harus ada. Bagaimanapun, usaha seksama akan membutuhkan waktu yang lebih untuk diselesaikan. Disamping itu, penyamaran universalitas, tiiap-tiap teori sesuai dengan konteks historis sangat spesifik dan berdasarkan norma perhatian. Sangat tidak mudah sarjana Korea untuk belajar teori Barat dengan sejarah mereka dan konteks normative. Dengan kata lain, dasar meta-teorical setiap teori, epistomologi, ontology dan normative, belum dipikirkan.

Ketiga, teori HI Barat, apakah dengan sengaja atau tanpa sengaja, memarginalkan posisi dan sejarah negar dunia ketiga. Contohnya teori HI menyanjung norma dari keteraturan dan stabilitas, memarginalkan norma dari kesamaan  dan emansipasi. Yang penting disini adalah bahwa bukan kesaman dan emansipasi lebih peting dari keteraturan dan stabilitas. Yang penting adalah bahwa seharusnya ada perhatian tentang penghakiman meta-ethika untuk mengevaluais keutamaan yang relative dari persaingan norma etika. Norma yang berada pada sarjana HI Korea adalah persamaan dan otonomi politik, yang tidak berhubungan dengan teori HI Barat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s