Blak Box: Ketergantungan Indonesia Terhadap Utang Luar Negeri

Posted: Juni 9, 2011 in politik

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidak-puasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ke-tiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan), secara ekstrim dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (‘the development of underdevelopment’); siapa sebenarnya yang menolong dan siapa yang ditolong ?. Andre Gunter Frank (1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh pencetus teori Dependensi ini mengatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju (Budiman, dalam : Frank, 1984: xii-xiii).

Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup: (1) Keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia Ketiga; (2) Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh ‘faktor luar’; (3) Permasalah ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju; (4) Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global; dan (5) Keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan (Suwarsono-So, 1991: 111).

Teori Dependensi ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan kritik yang dilomtarkan mungkin lebih banyak dari sanggahan terhadap teori Modernisasi (Suwarsono-So, 1991: 137). Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori Dependensi adalah kurangnya pembahasan tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur dikebanyakan negara-negara berkembang. Menurut perspeksif Dependensi, pemerintahan kolonial didirikan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan jajahan, dan pemerintahan ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk membangun negara pinggiran (Suwarsono-So, 1991: 121).

Undang-undang Penanaman Modal Asing 1967 menyebutkan bahwa Modal asing diberi keluasaan untuk masuk di negeri Indonesia. Kemudian banjir investasi masuk ke dalam negeri untuk melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam sehingga menghasilkan keuntungan besar bagi investor. Pemerintah yang di pimpin oleh Presiden Soeharto ( Orde Baru) tidak ingin membangun ekonomi dan negara hanya dengan kemampuan sendiri. Ekonomi Kerakyatan yang di gembar-gemborkan Bung Hatta belum memberikan hasil yang signifikan. Padahal pemerintah pada waktu itu mengalami resesi ekonomi yang sangat besar hingga 200%. Maka Soeharto dengan membuat UU PMA tersebut bermaksud membayar utang dan membangun negara dengan bantuan luar negeri.

Gelombang Modal besar-besaran telah masuk ke Indonesia pasca UU PMA di sahkan oleh negara. Berangsur-angsur pemerintah mampu mengurangi resesi ekonomi tersebut hingga akhirnya pemerintah membangun pemerintahan Indonesia dengan modal asing. 4 Repelita ( 1969-1989) yang dihasilkan memberikan nada “puas” dan “optimistik” dari kalangan pengamat dan teknorat pada waktu itu. Hingga ada yang berkomentar Pembangunan ekonomi Indonesia tinggal landas saja pada Repelita VI ( 1994-1999) tapi realitas yang ada tahapan tinggal landas persyaratan belum sepenuhnya terpenuhi yakni ketergantungan pada Utang-utang Luar negeri hingga terjadinya krismon 1997-1998 menyebabkan Indonesia kelabakan. Bahkan pengamat dan pakar ekonomi asing tidak percaya dengan hal itu terlalu mudah Indonesia mengalami krisis utang “tidak mungkin”. Tapi kenyataan yang ada yakni Indonesia mengalami Utang-utang menumpuk (overborrowing) sehingga utang-utang tersebut masih terasa hingga sekarang tercatat 1.263 triliun warisan Orde Baru . keseluruhan utang indonesia menurut direktur jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan per 31 Januari 2009 yaitu Rp.1.667 Triliun tercatat dari tahun ketahun Indonesia mengalami peningkatan utang. Inilah dampak yang ditimbulkan dari Ketergantungan dari Utang

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Dinamika Dependensi Hutang Indonesia

Di Indonesia sendiri teori dependensi ini sudah ada sejak jaman Orde Baru (Orba), saat itu ditandai dengan adanya penetrasi finansial, teknologi dan penetrasi poltik serta budaya. Melalui penetrasi finansial, teori dependesi masuk dengan liberalisasi sektor ekonomi yang ditandai dengan masuknya FDI dan MNC yang mulai beroperasi di Indonesia dan penetrasi politik serta budaya juga telah dimasuki oleh budaya asing khususnya budaya barat, baik itu melalui film, gaya hidup, bahan bacaan dan lain-lain.

Dari waktu ke waktu, isu utang menjadi isu kontroversial. Dalam kasus Indonesia, ketergantungan utang yang terlalu  besar dinilai mengakibatkan tergadaikannya kedaulatan negara, menyengsarakan rakyat, dan menghancurkan ekosistem  hutan. Benarkah demikian? Argumen pemerintah berutang selama ini adalah adanya kebutuhan investasi yang besar untuk pembangunan ekonomi  dan sosial dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan dan memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat yang terus  meningkat.

Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber dana untuk melaksanakan agenda  pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, utang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada antara kebutuhan  investasi dan kemampuan mobilitas dana di dalam negeri (saving investment gap). Mereka yang mendukung utang cenderung hanya melihat manfaat, tanpa melihat biaya politik dan dampak utang terhadap  sosial ekonomi serta ekosistem. Bagi mereka, sah-sah saja kita berutang selama utang dipakai untuk tujuan produktif,  sebagaimana tecermin dari meningkatnya kapasitas perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, dan juga kapasitas membayar utang.

Sementara mereka yang menentang utang melihat adanya kesenjangan antara janji manfaat dan konsekuensi mahal  yang harus ditanggung bangsa akibat utang. Mereka melihat tak kunjung berubahnya paradigma kebijakan berutang  pemerintah dan tak adanya komitmen untuk menciptakan kemandirian ekonomi, seperti diamanatkan oleh para pendiri  bangsa (founding fathers).

Padahal, banyak contoh negara yang mampu berdiri sendiri menjadi negara maju dan bermartabat tanpa terus-menerus  bergantung pada utang kendati mereka tak memiliki sumber daya melimpah seperti Indonesia. Juga banyak contoh  negara yang selama ini menjadi langganan krisis utang berhasil bangkit dan tumbuh menjadi perekonomian yang jauh  lebih sehat setelah memperoleh penghapusan utang.

II.2 Lonjakan Utang

Jika dicermati, kekhawatiran berbagai pihak menyangkut utang dilandasi sejumlah hal. Pertama, ketergantungan  pembiayaan pembangunan pada utang yang tinggi serta konsekuensinya bagi kemandirian Indonesia dalam menetapkan  kebijakan yang tepat buat mereka sendiri tanpa didikte kepentingan kreditor.

Kedua, stok utang yang terus membengkak secara nominal kendati secara rasio terhadap PDB angkanya menurun. Utang  Rp 1.700 triliun lebih tahun ini memang bukan yang terbesar dalam sejarah. Total utang Indonesia pernah mencapai Rp  2.100 triliun pascakrisis 1997/1998 antara lain karena adanya beban biaya restrukturisasi perbankan yang mencapai Rp  650 triliun lebih, tetapi situasi waktu itu bisa dikatakan tak normal.

Untuk kondisi normal, peningkatan utang sekarang ini sangat spektakuler. Dalam lima tahun terakhir, utang melonjak  sekitar Rp 400 triliun atau 31 persen lebih dari Rp 1.299 triliun (2004) menjadi Rp 1.704,75 triliun (2009). Dengan utang  sebesar ini, berdasarkan perkiraan kasar, setiap penduduk menanggung Rp 7 juta lebih utang. Sebagai perbandingan,
Soeharto perlu 32 tahun untuk menambah utang dari 6,3 miliar dollar AS menjadi 54 miliar dollar AS.

Kendati pada saat bersamaan PDB juga meningkat dari Rp 2.300-an triliun (2004) menjadi sekitar Rp 5.000 triliun (2009)  dan APBN dari Rp 370 triliun menjadi sekitar Rp 1.000 triliun, manfaat dan beban utang tidak bisa dikatakan terdistribusi  dengan merata dan adil. Hal ini tecermin dari jumlah rakyat miskin dan angka pengangguran yang nyaris bergeming dan
kian menciutnya kue pembangunan yang dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin.

Ketiga, beban dan cicilan pokok utang yang juga cenderung terus meningkat dengan terusbertambahnya utang baru.  Untuk bunga saja, angkanya meningkat dari Rp 62,5 triliun (2004) menjadi Rp 65,2 triliun (2005), Rp 79,1 triliun (2006), Rp  79,8 triliun (2007), Rp 88,62 triliun (2008), dan tahun ini diperkirakan Rp 101,7 triliun atau naik rata-rata 10,3 persen per  tahun.

Semakin membengkaknya kewajiban utang ini menjadi beban bagi APBN dan generasi mendatang karena menyedot  anggaran pembangunan dan mengakibatkan kontraksi belanja sosial. Praktis sepertiga penerimaan pajak tersedot untuk  membayar bunga utang. Sementara untuk memenuhi kewajiban cicilan pokok, termasuk utang luar negeri, pemerintah  terus dipaksa menerbitkan utang baru (gali lubang tutup lubang).

Kelima, ada risiko nilai tukar yang melekat pada utang luar negeri dan utang dalam negeri yang hampir sepertiganya  dipegang asing. Krisis 1997/1998 yang antara lain dipicu oleh utang harus jadi pelajaran di sini.

Keenam, komposisi utang baru yang semakin didominasi utang komersial, sejalan dengan status Indonesia sebagai  negara berpendapatan menengah bawah. Ketujuh, rendahnya efektivitas utang dan kurang transparannya penggunaan  atau pengalokasian utang. Selain beban pembayaran kembali menjadi sangat berat, menjadi persoalan ketika kemudian  tak semua utang itu dipakai untuk tujuan produktif.

Pada masa Orde Baru, seperti diungkapkan Alm Prof Soemitro Djojohadikusumo, 30 persen utang dikorupsi sehingga  kemudian muncul istilah utang najis (odiuos debt) dan desakan untuk meminta penghapusan utang. Pasca-Orde Baru,  banyak utang yang sudah dibuat dan dikenai commitment fee mahal ternyata tak dicairkan sehingga jadi beban ekonomi.  Hanya sekitar 44 persen utang yang akhirnya terserap.

Kini, meskipun rezim utang sudah lebih terbuka (utang tak lagi dianggap sebagai sumber penerimaan negara seperti  pada era Orde Baru) dan sudah ada apa yang disebut ”manajemen risiko utang”, kita masih melihat begitu gampang  pemerintah membuat utang baru tanpa memikirkan bebannya bagi generasi mendatang. Padahal, tanpa tambahan utang  baru pun, utang sekarang ini baru akan lunas 40 tahun lagi.

Dalam beberapa kasus, pemerintah terkesan gelap mata sehingga utang dengan bunga tak masuk akal pun ditubruk,  seperti dalam kasus penerbitan obligasi global senilai 3 miliar dollar AS pada Februari 2009 di mana Indonesia dikenai  yield jauh lebih tinggi dibandingkan yang dikenakan pada sejumlah negara, seperti Filipina yang peringkat utangnya lebih  kurang sama.

Beberapa ekonom melihat semakin ketagihannya pemerintah terhadap utang untuk menutup defisit dan berbagai  pembiayaan lain. Termasuk untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembiayaan stimulus fiskal,  pembiayaan program BLT, BOS, PNPM, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, memperkuat cadangan devisa, atau  sekadar sebagai instrumen pendalaman dan pembentukan benchmark pasar utang dalam negeri.

Tidak jarang jumlah utang yang dibuat melebihi kebutuhan, seperti terlihat beberapa kali pada kasus penerbitan SUN.  Bahkan, dalam kasus pinjaman hibah luar negeri (PHLN), sering kali utang bukan karena kebutuhan, tetapi dibuat dalam  rangka kerja sama pembangunan bilateral atau multilateral. Artinya, akan selalu ada alasan untuk membuat utang, baik
utang luar negeri maupun dalam negeri.

 

II.3 Dampak Depedensi Utang Luar Negeri Indonesia

BI dalam kajian stabilitas keuangan 2008  pernah mengingatkan risiko dari kecenderungan meningkatnya tekanan  utang dengan terus meningkatnya stok utang luar negeri. Yang mencemaskan, peningkatan juga terjadi pada utang  jangka pendek.

Kondisi ini, menurut BI, bisa menjadi sumber potensi kerawanan yang dapat mengancam ketahanan sektor keuangan  karena utang luar negeri atau modal asing yang masuk banyak ditempatkan pada SBI dan SUN yang jumlahnya  cenderung terus meningkat. Tekanan terhadap sektor keuangan bisa muncul jika modal asing yang ditempatkan di surat  berharga domestik itu tiba-tiba secara serentak dan mendadak mengalir keluar (sudden reversal). Tekanan juga muncul  karena besarnya pembayaran utang luar negeri

Berbagai desakan untuk dilakukannya moratorium utang, baik luar negeri maupun dalam negeri, menunjukkan  masyarakat sudah lelah dengan utang. Namun, sejauh ini belum terlihat adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk  mengerem utang.

Pernyataan pejabat bahwa perekonomian akan stagnan tanpa utang atau pernyataan untuk tak alergi terhadap utang  menyiratkan posisi utang yang bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Itu sekaligus tak adanya kepercayaan diri bahwa mereka mampu membawa perekonomian mandiri tanpa terus  bergantung pada utang.

Selama ini definisi pemerintah soal berkurangnya ketergantungan utang adalah rasio utang terhadap PDB yang terus  menurun dan digantikannya peran dominan utang luar negeri oleh utang dalam negeri. ”Semakin menurunnya rasio utang terhadap PDB, meningkatnya rasio pajak, dan semakin besarnya sumber pembiayaan  defisit dari dalam negeri menunjukkan pemerintah semakin tak bergantung pada utang dan lebih banyak mengandalkan  pada kemampuan dalam negeri,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu.

Pemerintah,  punya strategi pengelolaan utang domestik yang baik, mulai dari penerbitan, pelunasan,  pengaturan jatuh tempo, refinancing, buy back, hingga peminimuman biaya dan risiko utang sehingga potensi bom waktu  utang tak akan terjadi.

Dari sisi pengelolaan risiko, menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto, pemerintah  mengutamakan pinjaman luar negeri yang memiliki persyaratan lunak dan mengoptimalkan komposisi mata uang  pinjaman (antara lain dengan mengurangi konsentrasi pinjaman pada satu jenis mata uang). Selain itu, mengupayakan  dilakukannya lindung nilai terhadap nilai tukar serta mengelola jatuh tempo utang agar tak menumpuk pada satu periode  tertentu.

Tetapi bagi masyarakat, argumen ”utang masih manageable (terkendali)” atau ”setiap sen utang digunakan untuk  memperbaiki pertumbuhan dan kesejahteraan” sekarang ini tak lagi cukup jika faktanya mereka masih terus tersandera di  bawah garis kemiskinan dan mencari pekerjaan tetap saja sulit.

Menekan rasio utang terhadap PDB saja tak cukup. Harus ada perubahan paradigma dan langkah kebijakan lebih radikal  menyangkut utang. Termasuk di antaranya, mengurangi stok utang yang ada secara nominal (usulan lebih radikal bahkan menghendaki penghapusan utang) sehingga bisa mengurangi kerentanan ekonomi terhadap guncangan krisis dan dana untuk  membayar kembali utang bisa dipakai guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Mengurangi ketergantungan pada utang bisa dilakukan dengan lebih banyak memobilisasi sumber dana dalam negeri  non-utang dan menekan kebocoran, terutama kebocoran di APBN yang menurut KPK angkanya mencapai minimal 30 persen.

BAB III

PENUTUP

 

III.1 Kesimpulan

Dalam beberapa kasus, pemerintah terkesan gelap mata sehingga utang dengan bunga tak masuk akal pun ditubruk,  seperti dalam kasus penerbitan obligasi global senilai 3 miliar dollar AS pada Februari 2009 di mana Indonesia dikenai  yield jauh lebih tinggi dibandingkan yang dikenakan pada sejumlah negara, seperti Filipina yang peringkat utangnya lebih  kurang sama.

Beberapa ekonom melihat semakin ketagihannya pemerintah terhadap utang untuk menutup defisit dan berbagai  pembiayaan lain. Termasuk untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembiayaan stimulus fiskal,  pembiayaan program BLT, BOS, PNPM, reformasi birokrasi, reformasi perpajakan, memperkuat cadangan devisa, atau  sekadar sebagai instrumen pendalaman dan pembentukan benchmark pasar utang dalam negeri.

Tidak jarang jumlah utang yang dibuat melebihi kebutuhan, seperti terlihat beberapa kali pada kasus penerbitan SUN.  Bahkan, dalam kasus pinjaman hibah luar negeri (PHLN), sering kali utang bukan karena kebutuhan, tetapi dibuat dalam  rangka kerja sama pembangunan bilateral atau multilateral. Artinya, akan selalu ada alasan untuk membuat utang, baik
utang luar negeri maupun dalam negeri.

Pada satu titik nanti, , kita bisa mengalami kondisi seperti yang pernah dialami Argentina  dengan siklus utangnya. Jika itu terjadi, dampaknya tidak hanya ke APBN. Kebijakan ekonomi kita juga akan selalu didikte pihak luar. Karena itu, tantangan pemimpin ke depan adalah bagaimana mengurai benang kusut utang ini.

III.2 Daftar Pustaka

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/03/05213771/perlu.keberanian.memutus.ketergantungan (Diakses pada tanggal 1 Juni 2011)

http://kompasiana.com/Dependency Theory And Indonesia.htm (Diakses pada tanggal 1 Juni 2011)

http://prumph.blogspot.com/2009/06/solusi-terhadap-ketergantungan-terhadap.html (Diakses pada tanggal 1 Juni 2011)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s