BATASAN PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

Posted: Oktober 10, 2010 in Uncategorized


Rhesume yang ditulis kali ini akan membahas mengenai batasan pengertian Hukum Internasional, maka penulis akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai batasan tersebut.

  1. Batasan Hukum Internasional dalam Wujudnya

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala
internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan
hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang
semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga
mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu,
perusahaan multinasional dan individu.

Hukum Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara

Bentuk Hukum internasional

Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu :

  • Hukum Internasional Regional

Hukum Internasional yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum Internasional Amerika / Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen
(Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the
living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di Benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum. Hukum Internasional Khusus Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat ang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.

  1. 2. Hukum Internasional dan Hukum Dunia

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang
terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing
berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib
hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan Hukum
Tata Negara (constitusional law), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi)
dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hirarki berdiri di atas
negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib
hukum subordinasi.

Masyarakat dan Hukum Internasional

1. Adanya masyarakat-masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologis hukum

internasional.

a. Adanya suatu masyarakat Internasional

Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara
anggota masyarakat internasional, karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain
oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti
adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan,
keagamaan, sosial dan olah raga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk
memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama.
Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan Internasional inilah dibutuhkan
hukum dunia menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang
teratur.

Masyarakat Internasional pada hakekatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia
dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam
masyarakat yang menjalin dengan erat.

b. Asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional.

Suatu kumpulan bangsa untuk dapat benar-benar dikatakan suatu masyarakat Hukum
Internasional harus ada unsur pengikat yaitu adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-
bangsa di dunia ini. Betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-
tiap negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa merupakan hukum
alam (naturerech) yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan
secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (ratio) dan naluri untuk
mempertahankan jenisnya.

2. Kedaulatan Negara : Hakekat dan Fungsinya Dalam Masyarakat Internasional

Negara dikatakan berdaulat (sovereian) karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya:

(1) Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai.

(2) Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.

Konsep kedaulatan, kemerdekaan dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan lain bahkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti wajar dan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat Internasional yang teratur.

 

 

3. Masyarakat Internasional dalam peralihan: perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi dan struktur masyarakat internasional

Masyarakat Internasional mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok ialah
perbaikan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II. Proses ini
sudah dimulai pada permulaan abad XX mengubah pola kekuasaan politik di dunia.
Timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan
yang lain terutama sesudah Perang Dunia

 

4. Perubahan Kedua ialah kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi berbagai alat perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang

melintasi batas negara.

Perkembangan golongan ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional
yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara dan adanya perkembangan yang
memberikan kompetensi hukum kepada para individu. Kedua gejala ini menunjukkan
bahwa disamping mulai terlaksananya suatu masyarakat internasional dalam arti yang
benar dan efektif berdasarkan asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar
negara sehingga dengan demikian terjelma Hukum Internasional sebagai hukum
koordinasi, timbul suatu komplek kaedah yang lebih memperlihatkan ciri-ciri hukum
subordinasi.

  HI Hukum Dunia
Konsep Kedaulatan masing-masing anggota masyarakat internasional. Analogi HTN.
Anggota Suatu masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang merdeka dan berdaulat, artinya masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Secara hierarki terdapat lembaga yang berdiri di atas negara-negara nasional.
Badan supra nasional Tidak ada Ada
Tertib hukum Koordinasi Subordinasi
    Gejala:WTO, negara-negara secara sadar telah menyerahkan sebagian kedaulatannya (dalam bidang ekonomi) pada kaidah-kaidah HI.

 

 

 

  1. 3. Sifat dan Hakekat Hukum Internasional

Sifat Hukum Internasional :

– Tidak mengenal suatu kekuasaan eksekutif yang kuat

– Hukum Internasional bersifat koordinatif tidak Sub ordinatif.

– HI tidak memiliki badan-badan legeslatif dan yudikatif dan kekuasaan Polisional.

– Tidak dapat memaksakan kehendak masyarakat Internasionalsebagai kaidah Hukum Nasional.

 

Atas kelemahan di atas ada pendapat :

Hukum Internsional tidak mempunyai sifat hukum, Hukum Internsional bukan hukum.

Tokoh: JL. Van Apeldoorn, John Austin, Spinoza, Jeremy Bethan.

JOHN AUSTIN :

“Every law or Rule (Taken with largestsignification which can be given to term properly) is command ……”

HI bukan hokum dalam arti yang sebenarnya :“Properly so called”

HI segolongan dengan :

“ The Laws for honour, The Laws set by fashion, sebagai Rules of positive morality”

 

Sejarah telah membuktikan bahwa pendapat John Austin dkk, adalah tidak benar:

ALASAN :

1. Sifat Hukum tidak selamanya ditentukan oleh badan-badan tsb. Tidak berarti tidak ada badan maka tidak ada hukum, Contohnya : Hukum Adat Indonesia.

2. Pendapat mereka telah menyamarakatan pengertian antara dijalankannya hukum secara efektif dengan sifat dari Hukum.

3. Lembaga legislative diisi : Perjanjian Internasional oleh MI

4. Kebiasaan Internasional diterima sebagai hokum karena keyakinan.

5. Badan Yudikatif : diisi oleh Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbritase Permanent.

 

Hakekat Hukum Internasional

Hukum Internasional benar-benar mempunyai sifat hukum. Hakekat Hukum Internasional sebagai hukum koordinasi tidak perlu diragukan lagi.

 

  • Dasar-dasar berlakunya Hukum Internasional

v  T eori Hukum Alam atau Kodrat ( natural Law)

Hukum Ideal yang didasarkan atas hakekat manusia sebagai mahluk yang berakal, atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhami alam pada akal manusia. Hukum Internasional tidak lain merupakan Hukum Alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat

bangsa-bangsa.

 

Kelemahan :

– konsep alam yang masih membutuhkan konsep rasio, keadilan, keagaman pada kenyataannya banyak menimbulkan kegaduhan.

– Kurang jelas dan menjadi doktrin yang subyektif.

– Tidak ada perhatian dalam praktek actual antar negara.

– Bersifat sangat samar terutama berkaitan dengan keadilan dan kepentingan manusia

 

Kelebihan :

– menjadi dasar moral dan dasar etis Hukum Internasional

v  2. Teori Positivisme

Kekuatan mengikatnya Hukum Internasional pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada Hukum Internasional. Hukum Internasional berasal dari kemauan negara dan berlaku Karena disetujui oleh negara.

Kelemahan ;

– Tidak dapat menjelaskan jika ada negara yang tidak setuju apakah Hukum Internasional tidak lagi mengikat.

– Tidak dapat menjelaskan jika ada negara baru tetapi langsung terikat oleh Hukum Internasional

– Tidak dapat menjelaskan mengapa ada hokum kebiasaan.

– Kemauan negara hanya Facon De Parler (perumpaan).

– Berlakunya Hukum Internasional tergantung dari society of state.

 

Kelebihan :

– Praktek-praktek negara dan hanya perautran-peraturan yang benar-benar ditaati yang menjadi Hukum Internasional.

 

v  T eori Aliran Madzab Viena

kekuatan mengikat Hukum Internasional bukan kehendak negara melainkan norma hukum yang erupakan dasar terakhir ; Grudnorm. Kekeuatan mingikat Hukum Internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dst. “Pacta Sunt Servanda” sebagai kaidah yang paling tinggi (Hans Kelsen).

Kelemahan :

– Tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar itu mengikat.

v  Teori Aliran Madzhab Perancis.

Kekuatan mengikatnya Hukum Internasional dihubungkan dengan kenyataan – kenyataan hidup manusia. Hukum Internasional mengikat karena factor biologis, social, sejarah, atau fakta kemasyarakatan,

Komentar
  1. […] BATASAN PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL (via Johnpau’s Blog) Posted on Oktober 19, 2010 by johnpaul Rhesume yang ditulis kali ini akan membahas mengenai batasan pengertian Hukum Internasional, maka penulis akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai batasan tersebut. Batasan Hukum Internasional dalam Wujudnya Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional … Read More […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s