Konflik Laut Cina Selatan

Posted: November 9, 2010 in politik

Pendahuluan

Batasan yang digunakan oleh Dieter Heinzig mengenai letak geografis dari Kepulauan Spratl yaitu suatu wilayah yang dibatasi 4 LU dan 109 BT ke arah Barat Laut antara 11 31’ LU dan 117 BT, batasan ini merupakan batasan yang cukup memadai melihat sulitnya menetapkan batas wilayah tersebut. Kepulauan ini dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa negara, yaitu: Philipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (P.Hainan) RRC dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian Utara.
Kepulauan Paracel terletak disebelah Utara Kep.Spratly yang berada pada posisi 15 derajat 14’dan 17 derajat 8LU dan 112 54BT, terletak 277,8 Km (di Selatan P. Hainan) RRC.
Secara geografis kawasan Laut Cina Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan dependent territory yaitu Macau. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC.

Kawasan laut Cina Selatan, bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Sebuah perairan dengan potensi yang sangat luar biasa, kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat laut china selatan menjadi objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Berdasarkan bukti bukti sejarah Cina, Kep. Paracel yang terletak 300Km sebelah tengggara pantai Cina telah dikuasai oleh Pemerintahan Dinasti Han antara 206 sebelum Masehi hingga 220 sesudah Masehi. Disebutkan pula oleh Direktur Institut Arkeologi Provinsi Guangdong;Gu Yunguan, 98% benda-benda yang telah ditemukan digugus Paracel merupakan mata dagangan buatan Cina. Sejak itu RRC terus melancarkan berbagai upaya demi membuktikan kedaulatannya atas Kep Paracel termasuk Kep.Spratly dengan berpegang pada dokumen sejarah dan peninggalan Arkeologi.

Sementara Vietnam, selain mendasarkan tuntutannya pada aspek Hukum Internasional juga mengkombinasikan dengan aspek Historis. Vietnam menyebutkan Kepulauan Spartly dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan sesuatu negara. Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan Cina di kawasan tersebut, sehingga pada saar Perang Dunia II berakhir Vietnam Selatan menduduki Kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus pulau di Kepulauan Spartly. Ada catatan sejarah mengungkapkan kepulauan yang juga disebut Hoang Sa dalam bahasa Vietnam (Xisha dalam bahasa Cina) masuk dibawah distrik Binh Son Vietnam.
Selain dengan Vietnam,RRC juga terlibat dalam sengketa klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan dengan Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina dan Taiwan. Dikawasan ini tersebar sekitar 200 pulau yang sebagian besar tidak didiami karena merupakan pulau-pulau karang dan minim sumber air tawar.
Malaysia menduduki beberapa gugus pulau Kepulauan Spartly, yang dinamai Terumbu Layang. Menurut Malaysia, Langkah itu diambil berdasarkan Peta Batas Landas Kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari Kepulauan Spartly. Dua kelompok gugus pulau lain, juga diklaim Malaysia sebagai wilayahnya yaitu Terumbu laksamana diduduki oleh Filipina dan Amboyna diduduki Vetnam. Sementara, Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, Brunei hanya mengklaim peraian dan bukan gugus pulau.
Filipina menduduki kelompok gugus pulau di bagian Timur kepulauan Spartly yang disebut sebagai Kelayaan. Tahun 1978 menduduki lagi gugus pulau Panata. Alasan Filipina menduduki kawasan tersebut karena kawasan ritu merupakan tanah yang tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun (kososng).Filipina juga menunjuk Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepaskan haknya terhadap Kepulauan Spartly, mengemukakan diserahkan kepada negara mana.
Secara garis besar tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh negara-negara tersebut dapat dikelompokan sbb:
• Terhadap Kep. Paracel :dilakukan oleh RRC dan Taiwan
• Terhadap Kep. Spratly :melibatkan ke-enam negara tersebut.

A. Latar Belakang Sengketa
Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian Selatan kawasan Laut Cina Selatan. Sampai saat ini, negara yang aktif menduduki disekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sementara RRC sendiri baru menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1988, secara agresif membangun konstruksi dan instalansi militer serta menghadirkan militernya secara rutin di kepulauan tersebut.
Pada momentum yang bersamaan RRC melakukan pendekatan terhadap Filipina dan malaysia untuk mencari penyelesaian sengketa atas Kepulauan Spratly secara damai. Pada waktu itu beberapa negara yang mengklaim laut Cina Selatan telah sepakat untuk tidak menggunakan senjata sebagai alat penyelesaian sengketa. Akan tetapi RRC mengadakan pendekatan kepada kedua negara tersebut, RRC terus bersikeras memperkuat kehadirannya di kepulauan Spralty dengan meningkatkan sejumlah tentaranya di pulau kecil yang lain di kawasan Laut Cina Selatan.
Sikap dan tindakan RRC itu merupakan bentuk frontal penolakan terhadap serentetan protes yang dilakukan Vietnam dan seru-seruan agar diadakan perundingan-perundingan mengenai Kepulauan Spratly. Hal ini semakin jelas karena RRC berusaha mengukuhkan kehadirannya di Laut Cina Selatan, secara de jure, dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Laut Teritorial dan Contiguous Zone pada tanggal 25 Febuari 1992, dan telah diloloskan Parlemen Cina yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya, sedang de facto, Cina telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, serta melakukan modernisasi kekuatan pertahanan menuju ke arah tercapainya armada samudra.
Sengketa teritorial di kawasan laut Cina Selatan khususnya sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spartly dan Kepulauan Paracel mempunyai perjalanan sejarah konflik yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa, penguasaan kepulauan ini telah melibatkan banyak negara diantaranya Inggris, Prancis, Jepang, RRC, Vietnam, yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Sengketa teritorial di kawasan laut Cina Selatan bukan hanya terbatas pada masalah kedaulatan atas kepemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas Landas Kontinen dan ZEE serta menyangkut masalah penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam (dasar laut) yang menembus kedaulatan negara.
Demikianlah, persengketaan teritorial ini menciptakan potensi konflik yang luar biasa besar di sepanjang kawasan Asia Pasifik. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut Cina Selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan ekses-ekses instabilitas di kawasan.
B. Sengketa Bilateral (Bilateral Dispute)
a. Konflik dan Perundingan di Laut China Selatan: Republik Rakyat China dan Vietnam
Di antara 10 anggota ASEAN, hubungan Vietnam dengan RRC yang paling rumit, beranekaragam masalah, tegang, dan rawan konflik. Dilihat dari sisi historical Vitnam, Dua ribuan tahun penguasaan Cina-pertama sebagai bagian resmi dari kekaisaran Cina dari abad pertama SM hingga 938 M, maka sebagai bangsa jajahan sampai 1885 – dikombinasikan dengan hubungan intens selama 60 tahun terakhir ditandai dengan persahabatan dan permusuhan, Vietnam telah membentuk jiwa Cina untuk hampir skizofrenia. Ada hormat, bahkan kagum, untuk budaya Cina, sistem pemerintahan dan reformasi ekonomi di satu sisi, hidup berdampingan dengan kebencian yang mendalam, yang berbatasan dengan kebencian, merasa direndahkan cina, pembodohan, dan upaya dirasakan untuk mengontrol takdir politiknya
Sejak tahun 1991 hubungan bilateral telah didominasi oleh tiga set isu teritorial: Pembatasan batas tanah sepanjang 850-mil, deliniasi Teluk Tonkin, dan klaim kedaulatan yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan, khususnya Paracel dan Spratly Islands. Hal ini penting untuk menekankan, bagaimanapun, bahwa pada awal fase pasca-normalisasi hubungan pemerintah Vietnam dan Cina bertekad untuk tidak membiarkan masalah seperti belenggu pengembangan hubungan bilateral, dan untuk itu menyetujui norma-norma perilaku dan dimasukkan ke dalam tempat kerangka negosiasi untuk mengelola dan akhirnya menyelesaikan perselisihan mereka. Meskipun sering flare-up, saling kecurigaan dan ketidakpercayaan, dan politik sok, kemajuan substansial dicapai dan yang paling penting, konflik antara angkatan bersenjata mereka telah dihindari

Peta wilayah konflik Laut Cina Selatan

Pada awal 1990-an, kelompok kerja sama yang dibentuk untuk membahas tiga sengketa, dengan prioritas diberikan kepada masalah batas tanah dan Teluk Tonkin. Pada tahun 1997 kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan tanah pada akhir 2000. Tanah Perjanjian Perbatasan akhirnya ditandatangani; perjanjian itu mulai berlaku pada bulan Juli 2000 setelah diratifikasi oleh majelis nasional kedua negara.
Rincian ketentuan perjanjian itu tetap rahasia, bagaimanapun, ini memicu rumor dalam Vietnam bahwa di bawah tekanan ganda dari batas waktu tahun 2000 dan tipuan dari Cina, Hanoi telah mengakui lahan yang terlalu banyak terhadap Beijing. Pada akhir 2002, pemerintah Vietnam mampu meredam desas-desus dengan cara penerbitan rincian perjanjian di situs online, juga mengungkapkan bahwa kepemilikan 87,6 kilometer persegi tanah telah berada di bawah sengketa, dan perjanjian itu memberikan 43,6 sq mi Vietnam dan Cina 44 sq mi (Associated Press, September 16, 2002).
Dengan rincian waktu dari perjanjian itu , pekerjaan sudah mulai menanam 1.533 tablet di perbatasan. Mengukir perbatasan menjadi sangat lambat, terutama karena medan sulit dan gerakan masyarakat karena perbedaan tanah. Pada tahun 2005 kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat proses dan menyelesaikan tugas pada akhir tahun 2008. Sebuah perjanjian tentang pengelolaan perbatasan dan peraturan ini karena akan ditandatangani sebelum akhir tahun 2008.
Kemajuan substansial di Teluk Tonkin juga telah dicapai. Setelah 17 putaran perundingan, pada tanggal 25 Desember 2000, Vietnam dan Cina menandatangani Perjanjian tentang Pembatasan Waters, Zona Ekonomi Eksklusif dan Continental Rak di Teluk Tonkin, yang dibagi teluk sepanjang garis berjarak sama. Pada saat yang sama, mereka menyimpulkan Perjanjian Kerjasama Penangkapan Ikan di Teluk Tonkin yang digambarkan daerah penangkapan eksklusif dan umum Perjanjian tersebut tidak diratifikasi, namun, sampai dengan bulan Juli 2004 karena negosiasi yang berlarut-larut lebih dari hak perikanan yang menguntungkan di daerah tersebut, dan tidak sampai Protokol Tambahan dengan perjanjian perikanan ditandatangani bahwa ratifikasi bisa terjadi [1]
Namun demikian, bahkan setelah ratifikasi pertempuran antara kapal penangkap ikan di Teluk Tonkin terus terjadi, sehingga masing-masing pihak menuduh yang lain melanggar perjanjian. Insiden paling serius terjadi pada Januari 2005 ketika kapal patroli Cina menembaki kapal pukat ikan Vietnam, menewaskan sembilan awak. Kedua belah pihak sepakat untuk serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah insiden lebih lanjut dan meningkatkan kerjasama di daerah tersebut. Hal ini termasuk patroli rutin angkatan laut bersama awal tahun 2006, yang pertama antara China dan negara asing, sebuah survei bersama sumber daya perikanan; eksplorasi bersama minyak dan gas (pada bulan November 2005 PetroVietnam milik negara dan China National Offshore Oil Corporation menandatangani sebuah perjanjian efek ini), dan komitmen untuk memulai negosiasi pada daerah pembatasan luar Teluk Tonkin.
Kemajuan terhadap penyelesaian klaim kedaulatan yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan telah kurang menggembirakan. Vietnam ingin membahas kedaulatan Kepulauan Paracel yang diduduki oleh China pada tahun 1974-sementara Cina menganggap masalah ini ditutup, Vietnam ingin membahas masalah Spratly dalam pengaturan multilateral dengan ASEAN , sementara Beijing lebih menyukai pendekatan bilateral, tidak ada pihak yang bersedia untuk berkompromi klaim kedaulatannya, menyebabkan sejumlah tegang Sino-Vietnam stand-off di pertengahan 1990-an.
Deklarasi AEAN-China pada bulan November 2002 tentang Pelaksanaan Pihak di Laut Cina Selatan (DoC), sebuah perjanjian yang bertujuan membekukan status quo dan mendorong koperasi tindakan membangun kepercayaan antara pihak yang bersengketa, baik mewakili kemenangan dan kekalahan untuk Vietnam. Itu adalah kemenangan karena China telah mengakui kebutuhan untuk mendekati masalah multilateral, tapi itu kekalahan karena Hanoi yang ingin jelas mendefinisikan ruang lingkup perjanjian untuk menyertakan Paracels,Cina keberatan, Hanoi mengalah.
Ketika Filipina dan China sepakat untuk melakukan eksplorasi bersama minyak dan gas di perairan yang diperebutkan pada bulan September 2004, Vietnam mengutuk awalnya bergerak sebagai pelanggaran dari DoC, tetapi akhirnya setuju untuk berpartisipasi dalam tripartit Bersama Marine Seismic Undertaking (JMSU) pada bulan Maret 2005
Vietnam secara resmi mengklaim telah bergabung dengan JMSU dalam kepentingan mempromosikan stabilitas regional, dalam kenyataannya, Hanoi disiapkan untuk berpartisipasi dalam proyek ini karena zona survei dicakup dalam perjanjian tersebut tidak terletak di perairan yang diklaim oleh Vietnam atau China dalam hal ini.
Seperti yang akan diperiksa di Bagian Dua, dalam beberapa bulan terakhir JMSU telah menimbulkan kontroversi politik yang cukup besar di Filipina, dan tanda tanya hang atas masa depan perjanjian itu.
Ketika Filipina dan China sepakat untuk melakukan eksplorasi bersama minyak dan gas di perairan yang diperebutkan pada bulan September 2004, Vietnam awanya mengutuk bergerak sebagai pelanggaran dari DoC, tetapi akhirnya setuju untuk berpartisipasi dalam tripartit Bersama Marine Seismic Undertaking (JMSU) pada bulan Maret 2005. Vietnam secara resmi mengklaim telah bergabung dengan JMSU dalam kepentingan mempromosikan stabilitas regional, dalam kenyataannya, Hanoi disiapkan untuk berpartisipasi dalam proyek ini karena zona survei dicakup dalam perjanjian tersebut tidak terletak di perairan yang diklaim oleh Vietnam atau China dalam hal ini. Seperti yang akan diperiksa di Bagian Dua, dalam beberapa bulan terakhir JMSU telah menimbulkan kontroversi politik yang cukup besar di Filipina, dan tanda tanya hang atas masa depan perjanjian itu.
Selain itu, JMSU telah berbuat banyak untuk mengurangi ketegangan Sino-Vietnam di Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Memang, pada tahun 2007 hubungan tajam memburuk selama sengketa. Tiga insiden dikombinasikan menggusarkan Vietnam.
Yang pertama terjadi pada bulan April ketika Cina menuduh Vietnam melanggar kedaulatannya dengan membiarkan sebuah konsorsium perusahaan-perusahaan energi yang dipimpin oleh British Petroleum (BP) untuk mengembangkan ladang gas dua di Con Anak Basin, 230 mi lepas pantai tenggara Vietnam. Vietnam menolak protes Cina dengan menyatakan proyek ini baik dalam perusahaan ZEE. Pada bulan Juni, bagaimanapun, BP mengumumkan bahwa ia menangguhkan bekerja di dua ladang gas sampai pemberitahuan lebih lanjut, menimbulkan spekulasi bahwa Beijing telah memberikan tekanan pada perusahaan dengan mengancam untuk mengecualikan dari kesepakatan energi masa depan di Cina. Vietnam sangat marah pada tipuan dan pembodohan China yang dirasakan.
Kedua insiden yang terkait dengan Kepulauan Paracel. Pada bulan Juli 2007, kapal patroli Angkatan Laut Cina menembaki sebuah kapal nelayan Vietnam, menewaskan seorang pelaut; pada bulan Agustus 2007, Cina mengumumkan rencana untuk memulai pelayaran wisata ke Paracels, membuat Vietnam menegaskan kembali klaim kedaulatannya atas kepulauan itu, dan pada bulan November Vietnam memprotes latihan milliter China di Paracels.
Insiden ketiga dikonfirmasikan oleh pemerintah RRC bahwa Kongres Rakyat Nasional telah mengeluarkan peraturan pada bulan Desember awal tahun 2007 menciptakan sebuah kota tingkat kabupaten di provinsi Hainan disebut Sansha untuk mengurus klaim Cina di Laut Cina Selatan, termasuk Paracel dan Kepulauan Spratly. Bagi pemerintah Vietnam proposal Sansha adalah jerami terakhir. Lebih dari dua pekan berturut-turut pada bulan Desember ratusan mahasiswa melakukan protes anti-Cina di dekat Kedutaan Besar China di Hanoi dan kantor konsulat di Ho Chi Minh City. Para demonstran menyatakan kemarahan atas klaim China di Paracels dan Spratly, menuduh Beijing mengejar ambisi hegemonik (Straits Times, 17 Desember, 2007).
Pemerintah Vietnam mengaku telah protes terkordinasi secara spontan, meskipun hal ini sangat tidak mungkin di Vietnam dikontrol ketat, bahkan, Hanoi menggunakan demonstrasi untuk melakukan aksi marah dengan Beijing. . Pemerintah Cina menyatakan dirinya “sangat peduli” pada rapat umum dan mencaci pemerintah Vietnam untuk mengadopsi “sikap bertanggung jawab” dan “menghindari hubungan bilateral dari yang terluka” (Xinhua News Agency, 11 Desember 2007). . Hubungan terpukul lagi pada Januari ketika Cina menuduh Vietnam menyerang nelayan kapal pukat Cina di Teluk Tonkin. Vietnam menjawab bahwa kapal nelayan Vietnam dan Cina telah hanya bertemu satu sama lain setelah mendapatkan jala mereka tersangkut.
Sesuai dengan komitmen lama mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui cara damai dan bukan melalui kekuatan, dan tidak membiarkan isu teritorial menghambat momentum hubungan, Vietnam dan Cina bergerak cepat untuk menstabilkan hubungan. China-Vietnam dan Komite Pengarah bertemu di Beijing pada tanggal 23 Januari 2008 untuk memadamkan api: Co-kursi Penasihat Negara Cina Tang Jiaxuan dan Vietnam Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pham Gia Khiem setuju untuk “benar menangani masalah dalam hubungan bilateral” melalui “dialog dan konsultasi,” dan mempercepat negosiasi mengenai delineasi wilayah sisa Teluk Tonkin dan isu-isu yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan (Xinhua News Agency, Januari 23)
Sebelum pertemuan komite pengarah, Vietnam dan Cina bertemu pejabat pada empat kesempatan terpisah pada bulan Januari untuk membahas perbatasan darat, Teluk Tonkin, dan Laut Cina Selatan, menyepakati kebutuhan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di daerah tersebut, menahan diri dari rumit situasi, dan mempromosikan kegiatan kerjasama (BBC, Januari 30).
Sejak normalisasi, Vietnam harus puas dengan masalah yang ditimbulkan dengan menjadi pihak yang lemah dalam hubungan semakin asimetris: Bagaimana untuk mengakomodasi Cina meningkat, mengarahkan jalan tengah antara permusuhan dan ketergantungan, dan melestarikan otonomi politik di negara itu.
Konflik Laut Cina Selatan adalah simbol dari masalah Vietnam, dan meskipun hubungan baik dengan China, isu kedaulatan sejauh seperti biasa dari resolusi dan terus membayangi hubungan. Sementara kedua belah pihak memiliki kepentingan dalam menghindari konfrontasi sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi, dengan latar belakang naik harga minyak dan meningkatnya permintaan untuk off-shore sumber energi, pertikaian Sino-Vietnam masa depan di Laut Cina Selatan tampaknya lebih mungkin dibandingkan tidak.

b. Konflik dan Penyelesaian Laut China Selatan: Republik Rakyat China dan Philipina
Di awal 2008 perhatian bergeser ke sengketa Laut Cina Selatan. Seperti disebutkan sebelumnya, sengketa Spratly sangat tegang dalam hubungan bilateral pada tahun 1990an tetapi ketegangan mereda dengan kesimpulan dari Deklarasi ASEAN-China tentang Pelaksanaan Pihak di Laut Cina Selatan (DoC) pada bulan November 2002, perjanjian yang tidak mengikat yang bertujuan pembekuan status quo dan mendorong langkah-langkah membangun koperasi kepercayaan (CBMs) di antara para pihak yang bersengketa (Cina Ringkas, 16 Agustus 2006). Menyusul dari DoC, pada bulan September 2004, Philippine National Oil Company (PNOC) dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) sepakat untuk melakukan Soundings gempa di Laut Cina Selatan, Vietnam memprotes perjanjian sebagai pelanggaran dari DoC, tetapi selanjutnya menandatangani sampai JMSU diganti pada Maret 2005.
Reaksi dari JMSU pada saat itu campur aduk, kurangnya transparansi seputar teks perjanjian dan lokasi penelitian adalah tidak pernah terlihat publik-membuat beberapa orang gelisah, sementara yang lain menyambutnya sebagai terobosan potensi besar dalam sengketa panjang berjalan. JMSU ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2005 dan kontrak itu diberikan kepada sebuah perusahaan Cina, China Oilfield Services Ltd, anak perusahaan CNOOC, untuk memulai survei seismic
Dalam edisi Januari-Februari Far Eastern Economic Review (FEER), Barry Wain dari Institut Studi Asia Tenggara menerbitkan sebuah artikel berjudul “Manila’s Bungle in the South China Sea.” di dalamnya dia berpendapat bahwa dalam menyetujui PNOC- CNOOC kesepakatan pada akhir 2004, pemerintah Arroyo tidak hanya memutuskan barisan dengan mitra ASEAN dengan memotong kesepakatan bilateral dengan Cina tanpa berkonsultasi dengan mereka, tetapi yang lebih serius Manila telah membuat “breathtaking concessions (konsesi hati)” pada Beijing sejak sekitar seperenam dari daerah ditunjuk untuk survei seismik berbaring di dalam wilayah perairan Filipina, dan di luar klaim kedua Cina dan Vietnam.
Isi dari artikel FEER dengan cepat dikapitalisasi oleh lawan Arroyo, beberapa di antaranya menuduh pemerintah merugikan klaim teritorial negara di Laut Cina Selatan dan melanggar Konstitusi tahun 1987, Pasal 12 yang menyebutkan bahwa konsorsium setiap melakukan kegiatan eksplorasidi pilipina 60 persen air Filipina harus dimiliki oleh orang Filipina. Kritik menyerang mengatakan pemerintah menjual keluar warisan nasional, beberapa bahkanmenyebutt presiden pengkhianatan.
Sebuah sindiran eksplosif: bahwa pemimpin Filipina telah sepakat untuk JMSU sebagai pound quo pro untuk Cina ODA (Berita Break, Maret 6). Tokoh oposisi, namun gagal untuk memberikan bukti konkret untuk back-up klaim luar biasa ini.
Pemerintah dan pendukung JMSU pindah dengan membela perjanjian dengan alasan berikut.
Pertama, JMSU adalah suatu keharusan mengingat kenaikan harga minyak pada tahun 2004, dan merupakan komponen penting dari program kemerdekaan 5-titik energi pemerintah, salah satunya adalah untuk mencari dan mengembangkan sumber asli baru cadangan minyak bumi.
Kedua, JMSU adalah perjanjian komersial tripartit antara perusahaan-perusahaan energi nasional dan sama sekali tidak mempengaruhi atau mengubah klaim teritorial pemerintah.
Ketiga, JMSU tidak melanggar konstitusi karena merupakan “pra-eksplorasi” penelitian; seismik soundings, mereka berpendapat-agak disingenuously-tidak merupakan eksplorasi.Meskipun pekerjaan pada dua jalur kereta api berjalan, penyelidikan Senat dapat mengakibatkan pembatalan mereka seperti proyek-proyek lainnya yang didanai ODA Cina. Ada juga meminta komite menyelidiki skandal NBN untuk memperluas penyelidikan ke dalam proyek-proyek NorthRail dan SouthRail
Keempat, tindakan pemerintah konsisten dengan DoC dan yang JMSU merupakan CBM penting bertujuan mengubah Laut Cina Selatan dari “wilayah konflik” ke dalam ini mencoba untuk membenarkan JMSU di “daerah damai dan kerjasama.” telah melakukan sedikit untuk mengurangi kontroversi, dan probe terpisah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Filipina dan Senat akan diluncurkan pada akhir April.

Kontroversi JMSU telah dikaitkan pada gilirannya dengan passage melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperbarui tagihan klaim kepulauan Filipina ‘baseline menjelang pengajuan landas kontinen diperluas kepada Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen, batas waktu yang adalah Mei 2009. RUU, yang menegaskan kembali mengklaim kedaulatan atas 53 fitur geografis dalam subset Kepulauan Spratly-yang dikenal Filipina sebagai Kalayaans-dan Scarborough Shoal lebih jauh ke utara, melewati dua bacaan pada tahun 2007 namun terhenti sebelum membaca ketiga dan terakhir.

Cuenco mengklaim bahwa pada bulan Desember 2007 Kedutaan Filipina di Beijing dikirimi catatan verbal oleh pemerintah Cina menyatakan “shock and grave concern” bahwa RUU itu mendeenisikan bahwa gabungan negara untuk menyertakan Spratly. Ini, menurut Beijing, merupakan pelanggaran terhadap DoC dan akan “mengerahkan dampak negatif pada perkembangan sehat hubungan bilateral kita.” Catatan mendesak Manila untuk “mematuhi secara ketat” oleh “konsensus dan komitmen disepakati oleh kedua belah pihak” dan untuk menangani masalah ini dengan “kehati-hatian sepenuhnya” (Philippine Daily Inquirer, 12 Maret). Cuenco kemudian mengatakan kepada pers bahwa seorang diplomat Cina yang mendekatinya pada bulan Januari 2008 menegaskan ketidaksenangan Cina dengan tagihan/bill. Pemerintah mengamandemen RUU untuk menggambarkan bahwa Kalayaans sebagai “rezim pulau” yang menjadi wilayahnya. Hal ini untuk menghindari mengejan hubungan diplomatik dengan China lebih lanjut, meskipun pemerintah menyangkal hal ini disuarakan ke Beijing (Philippine Daily Inquirer, 20 Maret).
Apa dampak memiliki ini kontroversi itu pada hubungan Sino-Filipina?Resmi pemerintahan resmi Arroyo telah meremehkan dampak, hubungan karakteristi “yang kuat.”, Bagaimanapun, harus sangat khawatir bahwa kebijakan Cina dengan cepat terurai, dengan tuduhan merusak. RRC, melalui kedutaan di Manila, telah menyatakan khawatir tentang “beberapa kecenderungan baru-baru ini muncul di Filipina yang dapat memaksakan pengaruh negatif pada hubungan Cina-Filipina dan kerjasama yang saling menguntungkan.” China, kedutaan China bertahan, berdiri untuk resolusi sengketa damai dan mencatat bahwa JMSU adalah “kondusif bagi pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan” (Xinhua News Agency, 12 Maret).
Jika penyelidikan Senat ke JMSU berjalan , ada kemungkinan berbeda bahwa pemerintahan Arroyo akan berusaha untuk menjauhkan diri dari perjanjian tersebut dan memungkinkan untuk selang ketika itu berakhir pada tanggal 30 Juni. Pemerintah tampaknya sudah menyiapkan dasar bagi pemberitahuan seperti di atas: Ketua Penasehat Hukum Presiden Sergio Apostal dilaporkan telah mengatakan bahwa Departemen Energi segan untuk memperbaharui JMSU karena “suara politik” (ABS-CBS, Maret 11)
Jika JMSU tidak diperbarui itu bisa menyebabkan pecahnya hubungan serius Sino-Filipina-Vietnam, yang selalu hangat tentang perjanjian tersebut, mungkin akan ambivalen-dan juga akan menjadi kemunduran besar bagi mereka yang percaya bahwa prinsip kedaulatan rak perselisihan dalam mendukung pembangunan bersama adalah satu-satunya solusi yang bersengketa menjengkelkan

c. Konflik dan Perundingan di Laut China Selatan: Malaysia dan Vietnam
Selanjutnya adalah sengketa antara Malaysia-Vietnam. Sebagai seseama anggota ASEAN, Malaysia dan Vietnam kerapkali berbenturan karena persoalaan pendudukan Vietnam terhadap beberapa wilayah Malaysia termasuk Terumbu layang-Layang. Secara fisik wilayah tersebut dikuasai oleh Vietnam. Sebaliknya pada tahun 1977 Malaysia menerbitkan peta baru.
Lain halnya dengan sengketa Filipina-Vietnam di Spratly dimana terfokus pada cakupan 4 pulau atau gugusan karang yang kini dikuasai Vietnam yaitu (Southwest Cay) dalam bahasa tagalog adalah Pugad, Sin Cowe, Nam Yit, dab Sand Cay. Filipina menganggap keempat pulau itu sebagai bagian dari Kalayaan, yang diduduki secara tidak sah oleh Vietnam. Pada November 1999, terjadi ketegangan yang lebih besar antara dua negara ini, setelah pesawat pengintai filipina ditembak pasikan Vietnam. Pesawat Filipina berkali-kali terbang diatas sejumlah pulau disemenanjung Spratly. Sementara itu Brunei yang merupakan satu-satunya pihak yang tidak mengklaim pulau Laut Cina Selatan, termasuk Spratly tetap saja mengalami konflik dengan Malaysia. Yaitu sengketa mengenai sebuah karang di sebelah selatan Laut Cina Selatan yang sewaktu pasang berada di bawah permukaan laut.
Brunei mengklaim gugusan karang itu dan juga landas kontinen di sekitarnya. Sementara Malaysia pada 1979 mengklaim gugusan karang tersebut dan mendudukinya serta telah membangun mercusuar diatas gugusan karang tersebut. Sengketa antara kedua negara ini relatif tenang. Meskipun gugusan karang ini sebenarnya merupakan konflik multilateral, karena diklaim pula oleh RRC, Vietnam dan Taiwan. Konflik bilateral lainnya adalah antara Taiwan-RRC. Jika dilihat secara historis dari sisi politik teritorialnya, sesungguhnya tidak terdapat sengketa wilayah karena klaim RRC di Laut Cina Selatan sama dengan klain Taiwan. Terakhir adalah sengketa antara Indonesia-RRC yang tersangkut sengketa bilateral dalam masalah landas Kontinen dan ZEE sebagaimana sidefinisikan dalam konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
Meskipun Indonesia bukan merupakan penuntut atas kepulauan atau bantuan di gugusan Spratly, akan tetapi Indonesia memiliki fakta sengketa bilateral dengan RRC. Sengketa ini tidak begitu menonjol ketimbang sengketa oleh enam negara lainnya dilaut Cina Selatan. Selain itu, RRC juga pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam. Laut Natuna sangat vital bagi RRC karena kawasan itu merupakan alur pelayaran penting sebagai penghubung komunikasi di Utara –Selatan, dan Timur-Barat. Begitu pula RRC sudah melakukan kontrak eksplorasi minyak dengan Amerika Serikat di sekitar Pulau Hainan (sebelah utara Natura).
d. Laut Cina Selatan bagi Indonesia.
Kawasan Laut Cina Selatan,bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis, sehingga kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Kebangkitan Cina akan menjadi salah satu perkembangan yang sangat menarik untuk diamati bagi politik luar negeri Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.Sejak RRC memeperkenalkan kebijaksanaan Empat Modernisasi pada tahun 1978, (Bidang Politik,Ekonomi,Administrasi dan Pasar Keuangan)tampak jelas bahwa RRC akan menjadi “Kekuatan Maritim” dan “Kekuatan Kontinental.
Meskipun Indonesia bukan merupakan penuntut atas gugus Kep. Spratly,akan tetapi Indonesia memiliki Fakta sengketa bilateral dengan RRC terhadap landas kontinen disepanjang kawasan Laut Cina Selatan.Hal ini tidak mencuat ke permukaan mengingat RRC tetap meyakinkan Indonesia bahwatidak ada masalah perbatasan maritim dengan Indonesia di Laut Cina Selatan.Padahal berdasarkan peta RRC pada tahun 1947 yang menunjukkan 9 (sembilan) garis putus-putus dan berebentuk lidah tersebut meliputi wilayah P. Hainan sampai ke Pantai Kalimantan yang mencakup Teluk Tonkin,Kep. Paracel dan Kep.Spratly. Demikian pula pada tahun 1995 berdasarkan Peta RRC menunjukkan bahwa ladang gas Natuna berada dalam territorialnya,walaupun terletak lebih dari 1.000 mil sebelah selatan RRC. Selain itu RRC pernah menyatakan klaim terhadap sebagian Laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam.
Klaim yang mencakup Landas Kontinen & ZEE Indonesia
e.
Laut Natuna sangat vital baik bagi RRC maupun bagi Indonesia karena merupakan jalur utama menuju kota-kota utama di Asia Timur.Gangguan terhadap komunikasi,pelayaran dan navigasi di kawasan ini dan berbagai ketegangan yang diakibatkannya akan memberi dampak yang merugikan bagi kepentingan Indonesia dan kestabilan regional.
Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan Indonesia dalam mencermati perkembangan sengketa di Laut Cina Selatan tersebut adalah adanya dugaan penggunaan teknologi baru penambangan dasar laut yang menjangkau HAK KEDAULATAN Indonesia. Sejak tanggal 8 Mei 1992 perusahaan minyak RRC(The Chinese National Offshore Oil Company) dengan Crestone Energy Company dari Amerika Serikat telah melakukan Explorasi dan Exploitasi minyak dan gas bumi di kawasan seluas 25.000 km2 dalam wilayah Nansha di Barat Laut Cina Selatan yang dekat dengan Kep.Natuna.
C. Sengketa Antar Negara (Multiple Dispute)
Satu-satunya forum mulilateral yang ditempuh negara yang terlibat konflik adalah Lokakarya Pengelolaan Konflik di Laut Cina Selatan yang sudah berlangsung lima kali di Indonesia. Meskipun pertemuan itu bersifat informal namun tidak menghilangkan bobotnya sebagai forum tukar pikiran dan kerja sama.Kekuatan forum ini terletak pada kelengkapan peserta yang terus menerus hadir walaupun sudah lima kali berjalan sejak 1990. Tidaklah mudah menghadirkan perwakilan sekalipun informal selama lima kali pertemuan membahas masalah yang memang sangat peka. Tokoh akademis atau pejabat dalam kapasitas pribadi turut memberikan argumennya mengenai sikap negaranya dalam membuktikan keabsahan klaimnya.
Tidak jarang bila sudah menyentuh soal bagaimana rekomendasi ke pemerintah masing-masing, pertemuan bisa berlangsung sangatpanas diwarnai perdebatan sengit. Sejauh ini kesepakatan untuk dijadikan rekomendasi adalah untuk tidak menyelesaikan konflik dengan jalan kekerasan. Rekomendasi ini memang tidak mengikat sehingga sering terjadi ketegangan tak terhindarkan di wilayah yang diklaim masing-masing. Pada pertemuan terakhir di Bukittinggi Oktober tahun silam, hasil lokakarya tak hanya basa basi tetapi sudah mencapai proyek konkret yakni riset bersama di LCS mengenai keaneragaman hayati. Tampaknya forum multilateral ini tidak hanya jalan untuk penyelesaian komprehensif tetapi juga membuka prospek untuk diformalkan seperti diusulkan Menlu Ali Alatas di Bukittinggi. Persoalan semakin pelik jika peserta sudah merupakan wakil negara. Misalnya apakah Cina mau menerima kehadiran Taiwan dalam suatu forum resmi antarpemerintah. Selama ini karena perwakilan bersifat informal, delegasi Cina tidak mengguggat keberadaan Taiwan.
Tantangan Indonesia untuk melangkah lebih maju ke arah formalisasi perundingan memang tidak mudah. Namun juga tidak menutup kemungkinan terbuka peluangnya. Masalahnya jalur multilateral lebih mendesak daripada jalur bilateral antara negara yang berselisih karena berbagai kelebihannya. Diharapkan melalui jalur multilateral bisa ditempuh cara pengembangan potensi LCS secara bersama-sama. Proyek yang akan diwujudkan dalam riset oseanografi itu diharapkan menelorkan hasil yakni saling pengertian antarpemerintah. Secara teoritis, jika sudah timbul saling pengertian diharapkan isu inti yakni klaim tumpang tindih di lautan ini bisa ditempuh secara bertahap. Berbagai makalah tentang solusi multilateral sudah diajukan. Misalnya pakar dari Kanada mengambil contoh forum kerja sama di Teluk Maine antara AS dan Kanada. Karena dua negara bersahabat, kerja sama berjalan baik. Namun bila suasana tidak mendukung, seperti terjadi misalnya dalam kerja sama di Laut Baltik, Mediterania dan Laut Hitam, maka hasilnya tak maksimal. Juga hubungan dua negara antara Argentina dan Cile mempersulit kerja sama di Terusan Beagle. Mark J Valencia dan Noel Ludwig dari East-West Center, Hawaii (AS) serta Jon M van Dyke dari University of Hawaii lebih jauh lagi mengajukan gagasan perlunya Spratly Management Authority (Otoritas Pengelolaan Spratly). Suatu dewan yang terdiri negara pengklaim,dan yang bukan pengklaim ditambah kekuatan maritim global merupakan puncak dalam otoritas itu. Otoritas ini dilengkapi dengan sekretariat dan sekjen yang membawahi komite teknis urusan sumberdaya hayati dan nonhayati serta komite lingkungan dan komite keuangan.
Masalah sengketa antar negara di kawasan, sangat terkait dengan aspek “national interest” masing-masing negara dalam mewujudjan keinginan mempertahankan wilayah pengaruh/hegemoni serta jaminan akan keselamatan pelayaran sebagai akibat yang disebabkan posisi strategis dan vital di kawasan Laut Cina Selatan. Klain teritorial tumpang tindih atas Laut Cina Selatan sesungguhnya bukanlah masalah baru. Secara tradisional, Cina termasuk Taiwan dan Vietnam telah menegaskan pemilikan mereka atas keseluruhan gugusan kepulauan Spratly dan sumberdaya yang ada di kawasan itu.
Pada perkembangan selanjutnya Filipina dan Malaysia juga mengklaim sebagian pulau di kawasan Spratly, sedangkan Brunei Darussalam mengklaim Louise Reef, gugusan karang yang terletak di luar gugus Spratly. Dalam masalah klaim multilateral, seringkali masalah klaim RRC, Taiwan dan Vietnam dibahas menjadi satu karena erat kaitannya dengan satu dengan lainnya, akibat perkembangan sejarah, misalnya antara RRC dan Taiwan, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam setelah unifikasi.Cina sebenarnya merupakan satu-satunya negara sampai Perang Dunia I yang mengklaim kedaulatan sepenuhnya atas seluruh Kepulauan Spratly, dengan mendasarkan klaimnya atas penemuan pertama. Masalah kedaulatan menjadi masalah yang sensitif anatara Prancis, Inggris dan Jepang pada akhir abad 19, padahal pada tahun 1876 Cina telah menyatakan bahwa kepulauan Spratly merupakan miliknya.
Saling Klaim juga dilakukan beberapa negara lainnya, antara lain; Taiwan mengklaim dan menduduki kembali (1956) kelompok kepulauan ini dengan menempatkan satu garnisiun berkekuatan 600 tentara secara permanen di pulau terbesar, yaitu Itu Aba (Taiping dalam bahasa Cina), serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya; Vietnam Selatan kembali menegaskan haknya atas kepulauan Spratly dan Paracel (1951) dalam konfrensi Sanfrancisco. Bahkan setelah unifikasi, Vietnam menegaskan kembali tuntutannya atas kedua kepulauan tersebut pada berbagai kesempatan, dan vietnam secara teratur mengadakan patroli di sekitar Paracel.Berbeda dengan ketiga negara sebelumnya, Filipina tidak mengklaim seluruh kepulauan Spratly dan tidak juga didasarkan atas alasan sejarah. Filipina pertama menyatakan klaimnya apada tahun 1946 di Majelis Umum PBB dan diulang lagi (1950) ketika Taiwan menarik pasukannya. Meskipun Filipina lebih belakangan menyatakan klaimnya atas gugusan Spratly, namun negara ini telah awal melakukan pendudukan militer, membuat landasan terbang dan menempatkan militer di kepulauan itu. Enam pulau yang diduduki Filipina merupakan pulau-pulau terbesar di kepulauan itu.
Sementara itu Malaysia baru kembali mengklaim (1979) atas 11 pulau karang di bagian Tenggara Kepulauan Spratly berdasarka pemetaan yang dilakukannya. Dan pada tahun 1983 melakukan survey dan menyatakan kepulauan tersebut berada di perairan Malaysia. Dan Brunei Darussalam adalah yang terakhir menyatakan klaimnya atas sebagian kawasan Spratly. Klaim Brunei hampir serupa dangan Malaysia karena didasarkan pada doktrin Landas Kontinental, akan tetapi garis-garis batas ditarik secara tegak lurus dari dua titik ekstrem di garis pantai Brunei darussalam.

D. Konsep Kerjasama ASEAN Dala Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan
Deklarasi Bangkok 1967 telah menetapkan bahwa bidang ekonomi dan sosial budaya merupakan bidang-bidang penting ASEAN. Deklarasi Bangkok tidak secara eksplisit menyebut kerjasama politik dan keamanan. Namun demikian, sejak awal berdirinya ASEAN, kerjasama politik dan keamanan mendapat perhatian dan dinilai penting. Kerjasama politik dan keamanan terutama diarahkan untuk mengembangkan penyelesaian secara damai sengketa-sengketa regional, menciptakan dan memelihara kawasan yang damai dan stabil, serta mengupayakan koordinasi sikap politik dalam menghadapi berbagai masalah politik regional dan global. Dengan kata lain,
Deklarasi Bangkok mengandung keinginan politik para pendiri ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan kerjasama regional. Pada prinsipnya kerjasama politik dan keamanan ASEAN mempunyai arah dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan dengan bertumpu pada dinamika dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus dapat membangun rasa saling percaya (confidence building) menuju suatu “masyarakat kepentingan keamanan bersama” di Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang kemudian sehingga menumbuhkan pengharapan terciptanya sebuah lingkungan strategis yang diharapkan.
Berdasarkan tujuan-tujuan dasar organisasi tersebut, ASEAN berupaya untuk mengambil bagian dalam memecahkan persoalan konflik Laut Cina Selatan dengan upaya-upaya damai. Apalagi, ketegangan yang terjadi diantara negara-negara yang bersengketa sangat rawan konflik. Kondisi ini mencerminkan adanya dilema keamanan (security dilemma) sehingga mendorong lahirnya konsep yang lazim disebut sebagai security interdependence, yaitu bentuk usaha keamanan bersama untuk mengawasi masalah-masalah regional, yang menyangkut keamanan regional yang diakibatkan munculnya gangguan di kawasan Laut Cina Selatan.

Dalam memperoleh keamanan bersama yang komprehensif maka setidaknya dapat menjalankan konsep keamanan yang kooperatif di kawasan. Di antara negara-negara ASEAN misalnya, istilah Ketahanan Nasional dan Ketahan Regional menjadi suatu konsep kooperatif yang pada intinya bersifat inward looking yang telah lama mendasari hubungan antarnegara. Dengan demikian dalam usaha mewujudkan kerjasama keamanan tersebut harus dibarengi dengan semangat konstruktif dan penuh keterbukaan di antara negara-negara di kawasan baik itu dalam konteks ASEAN maupun Asia Pasifik. Inti semangat itu adalah mendahulukan konsultasi daripada konfrontasi, menentramkan daripada menangkal, transparansi daripada pengrahasiaan, pencegahaan daripada penanggulangan dan interdepedensi daripada unilateralisme.

Oleh karena itu, dalam mengatasi potensi konflik di Laut Cina Selatan, diharapkan nilai-nilai positif yang dapat dicapai ASEAN melalui pengelolaan keamanan bersama regional (regional common security) harus dipromosikan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian berlandaskan kepentingan yang sama, sehingga semua negara kawasan, termasuk negara ekstra kawasan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan jaminan keamanan kawasan di samping adanya konvergensi kepentingan masing-masing. Hal ini penting karena pada dasarnya kawasan Laut Cina Selatan merupakan lahan potensial masa depan dan salah satu kunci penentu bagi lancarnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional masing-masing negara kawasan. Selain itu, Laut Cina Selatan juga tidak dapat dijauhkan dari fungsinya sebagai safety belt dalam menghadapi ancaman, tantanganm hambatan dan gangguan khususnya bagi negara-negara dalam lingkaran Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Pada titik inilah ASEAN melihat urgensitas Konflik Laut Cina Selatan sebagai masalah yang sangat penting.

E. ASEAN Dalam Pengelolaan Konflik Laut Cina Selatan
Besarnya potensi konflik yang ada di kawasan laut Cina Selatan, dan pengaruhnya yang juga besar terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, memaksa ASEAN untuk berfikir lebih serius menjaga segala kemungkinan gangguan keamanan yang datang. Konflik Laut Cina Selatan juga merupakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi regional yang solid dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi Konflik Laut Cina Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional dan internasional.
Pada tingkat kerjasama subregional Asia Tenggara, setidaknya ASEAN telah berfungsi sebagai forum yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan banyak masalah keamanan. Keberhasilan ASEAN dicerminkan oleh upaya mengatasi konflik-konflik bersenjata atau tindakan-tindakan provokatif sejak organisasi ini berdiri 1967. Dan hingga saat ini regionalisme ASEAN berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan krisis-krisis internal. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, mengurangi kemungkinan munculnya konflik diantara negara-negara tetangga dan memaksimalkan proses pembangunan ekonomi untuk menunjang peningkatan ketahanan Regional secara kolektif.
Oleh karena itu, regionalisme ASEAN sangat penting dikembangkan menjadi satu kawasan yang lebih luas yaitu regionalisme Asia Pasifik, dimana masalah-masalah regional seperti sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN akan tetapi juga negara non-ASEAN seperti RRC dan Taiwan dan negara kawasan lainnya yang tidak terlibat langsung. Konflik laut Cina selatan menjadi penting karena cakupan regionalisme Asia Pasifik akan meningkatkan kekuatan kawasan dalam menangani bentuk-bentuk konflik regional yang sesungguhnya sangat menentukan bagi kepentingan nasional masing-masing negara anggota.
Upaya-upaya perundingan untuk memecahkan permasalahan secara multilateral untuk terciptanya stabilitas di kawasan banyak mendapat dukungan negara-negara pengklaim yang semuanya adalah negara negara anggota ASEAN, kecuali Taiwan. Hal ini beralasan mengingat melalui perundingan regional atau multilateral, setidaknya dapat membantu semua negara pengklaim di kawasan itu untuk memilih peluang dan posisi yang sama dalam mempertahankan klaim dan pendudukannya terutama dalam menghadapi tuntutan Cina. Sebaliknya Cina lebih memilih perundingan secara bilateral dengan masing-masing negara sengketa, karena dengan cara ini Cina dapat lebih mudah menekan setiap negara daripada menghadapinya.Belakangan ini memang ASEAN menghadapi tantangan untuk meningkatkan dan mempertahankan kawasannya yang damai dengan terus berlarut-larutnya sengketa antar engara kawasan laut Cina Selatan tersebut. Adanya konflik ini akan membawa dampak tidak saja terhadap kerjasama ekonomi ASEAN yang selama ini telah membawa hasil yang maksimal, tetapi juga terhadap kelangsungan ASEAN sebagai organisasi regional yang memayungi kepentingan nasional masing-masing anggotanya..
F. Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Bagu ASEAN Serta Peran ASEAN Regional Forum ( ARF)
Dengan berakhirnya perang dingin, ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara tidak dapat lagi melihat persolaan dan ancaman terbatas satu kawasan saja. Tetapi harus lebih dapat menangkap segala keadaan yang mengancam yang dapat datang dari manapun, termasuk dari kawasan yang lebuh luas, seperti Asia Pasifik. Perubahan sistem internasional yang menciptakan konsep-konsep keamanan baru tersebut melatarbelakangi ASEAN untuk mengambil bagian dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, disamping beberapa pertimbangan dan kepentingan-kepentingan ASEAN lainnya.
Signifikansi konflik Laut Cina Selatan bagi ASEAN, secara singkat dapat duraikan sebagai berikut:
a) Kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darusalam).
b) Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dan sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer dari negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan ancaman yang harus diperhatikan ASEAN dalam mempertahankan keamanan regional.
c) Ketiga, masalah ekonomis. Laut Cina Selatan memiliki potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan bahkan minyak dan gas bumi.
Dengan demikian, konflik Laut Cina Selatan juga merupakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi regional yang solid dan masih berfungsi sebagaimana mestinya. regionalisme ASEAN sangat penting dikembangkan menjadi satu kawasan yang lebih luas yaitu regionalisme Asia Pasifik, dimana masalah-masalah regional seperti sengketa Laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan negara-negara ASEAN akan tetapi juga negara non-ASEAN seperti RRC dan Taiwan dan negara kawasan lainnya yang tidak terlibat langsung. Eksistensi ASEAN, dalam pembentukkannya dan pencapaian tujuannya, disandarkan pada inspirasi, komitmen politik dan keamanan regional.
Ada empat keputusan organisasional yang dapat dijadikan landasan dan instrumen dalam pengelolaan potensi konflik laut Cina Selatan. Keempat keputusan organisasional tersebut yaitu:
a) Deklarasi Kuala Lumpour 1971 tentang kawasan damai, bebas dan Netral (ZOPFAN).
b) Traktat Persahanatan dan kerjasama di Asia Tenggara (TAC) yang dihasilkan oleh KTT ASEAN I 1976
c) Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) dan pertemuan pertamanya di bangkok tahun 1994.
d) KTT ASEAN V (1995) menghasilkan traktat mengenai kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on South East Zone-Nuclear Free Zone – SEANWFZ).
ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum dialog resmi antarpemerintah dan merupakan bagian dari upaya membangun saling percaya di kalangan negara-negara Asia Pasifik untuk membicarakan masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka sehingga ASEAN dapat tumbuh secara lebih kuat dan mandiri. ARF lahir sebagai implikasi logis dari berakhirnya sistem bipolar di Asia pasifik dan mengharuskan negara-negara Asia Pasifik mencari pendekatan-pendekatan baru atas masalah-masalah keamanan di kawasan. Pada saat yang sama dinamika kawasan di Asia Pasifik masih menyimpan beberapa ketidakpastian, dimana salah satunya berupa konflik-konflik teritorial khususnya konflik teritorial di Laut Cina Selatan.
Dengan demikian ARF merupakan forum multilateral pertama di Asia Pasifik untuk membahas isu-isu keamanan. Pembentukan lembaga ini merupakan sebuah langkah mendahului oleh negara-negara ASEAN, yang memberi arti sukses dan kemandirian pengelompokkan regional itu. Ini juga merupakan salah satu bukti keunggulan ASEAN dalam memanfaatkan momentum agenda keamanan kawasan. Misalnya keberhasilan ASEAN dalam melakukan dialog multilateral tentang masalah di Laut Cina Selatan. Keberhasilan tersebut merupakan upaya penting untuk mencegah pecahnya konflik antarnegara yang terlibat sengketa perbatasan di kawasan Asia pasifik.
G. Peta dan Wilayah Sengketa Konfik Laut Cina Selatan
Kepulauan Pratas:3 dan Kepulauan Macclesfield:4

Perkiraan cadangan minyak di Kep. Spratly 10 milyar ton, kalau RRC tidak dapat menemukan sumber minyak didaratan,maka RRC harus mengimport 100 juta ton minyak pada tahun 2010.(International Herald Tribune tgl. 3 Juni 1995).

Kesimpulan
a. Kondisi Ekonomi dan Kebutuhan RRC
Kemajuan dibidang ekonomi yang sangat fantastis kelak akan mendorong Cina untuk meningkatkan sektor industri dan menyusul proses modernisasi Angkatan Bersenjatanya. Untuk mendukung kegiatan tersebutRRC akan membutuhkan Energi Minyak,sehingga mau tidak mau RRC akan berpaling ke Kep. Spratly yang diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 10 milyar ton.
Kemungkinan telah terjadi penambangan dasar laut yang menjangkau hak Kedaulatan Indonesia, karena RRC sejak 8 Mei 1982 telah mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang exploitasi dan explorasi minyak dan gas bumi di wilayah Nansha di Barat Laut Cina Selatan yang dekat dengan Kepulauan Natuna.
b. Kondisi perkembangan Angkatan Bersenjata RRC.
Kehadiran AL RRC dikawasan Asia Tenggara dan Samudera Hindia menjadi salah satu sumber kekhawatiran utama negara Asia khususnya ASEAN..Pembangunan dermaga-dermaga dipantai Timur dan Selatan Cina kemungkinan bisa menjadi fasilitas Pangkalan terselubung bagi AL RRC.
c. Potensi konflik dan kerja sama
Terhadap Kep Paracel yang melibatkan Taiwan dan RRC serta Kep. Spratly yang melibatkan enam negara., merupakan faktor kritis yang dapat menggoyahkan keamanan Regional yang terus berkembang secara tak menentu,oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang terkemuka di Asean diharapkan dapat memelopori untuk mulai meningkatkan hubungan kerja sama dengan Cina dalam segala kegiatan terutama dibidang Ekonomi dan Militer dengan selalu mempertajam kewaspadaan mengenai apa yang berkembang di Kep.Spratly dan Paracel.

Konflik Laut Cina Selatan memang rumit. Selain Cina yang mengklaim seluruh Kepulauan Spratly dan Paracel, terdapat pula Taiwan dan empat negara ASEAN, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam. Situasi di kawasan itu sendiri sering menimbulkan ketegangan setelah terjadi perang kata-kata antara Filipina dengan Cina atau Vietnam dengan Cina.
Tampaknya sudah menjadi anggapan umum bahwa kesulitan tidak hanya karena Cina menjadi dua disebabkan kehadiran Taiwan tetapi juga semua negara tak mau kalah dalam mengklaim Spratly dan Paracel. Selain itu ada semacam anggapan bahwa Cina berambisi untuk menguasai Spratly dan Paracel karena selain mengandung energi di dalamnya tetapi juga letaknya yang strategis.
Persepsi akan Cina itu muncul dari pengalaman sejarah dimana saat komunis garis keras menguasai negeri itu ambisi untuk menyebarkan pahamnya untuk menandingi kapitalis sangatlah kuat. Perang Dingin memang telah melahirkan persepsi yang sulit hilang begitu saja. Jadi pada saat ini memang perlu secara realistis menilai bahwa kecurigaan dan sindrom terhadap Cina dengan 1,2 milyar penduduk dan kekuatan ekonomi dan militernya yang menjadi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara.
Kunjungan Presiden Jiang tahun lalu telah mengukuhkan kemitraan strategis jangka panjang dua negara besar di ceruk Pasifik. Demikian pula rencana kunjungan Presiden Bill Clinton ke Beijing Juni nanti makin membuktikan bahwa ambisi yang selama ini dicurigai terhadap Cina sulit dibuktikan.
Dengan demikian prospek perundingan penyelesaian perselisihan di LCS makin terbuka. Saat ini forum ASEAN Regional Forum (ARF) adalah forum resmi pertama yang digunakan untuk membahas perlunya menciptakan perdamaian dan menghindari kekerasan di kawasan tersebut. Meskipun banyak mengandung kelemahan tapi setidaknya akan membuka peluang dialog yang lebih intensif.
Forum informal seperti Lokakarya Pengelolalan Potensi Konflik di Laut Cina Selatan yang diselenggarkan Indonesia sampai tujuh kali menunjukkan bahwa cukup a lot bahan pembicaraannya. Pengalaman penulis menyaksikan dari dalam pembicaraan informal tak lepas dari konflik tradisional misalnya antara Cina melawan Taiwan. Selain itu ada pula persaingan antara Vietnam dan Cina. Pola-pola lama yang merupakan warisan Perang Dingin memang menyulitkan posisi ASEAN.
Jadi sebenarnya peluang itu ada karena Cina telah berubah. Namun karena kesatuan sikap diantara anggota ASEAN belum bersatu padu sehingga menyulitkan jalan damai. Misalnya, Vietnam menggarap ladang minyak sendiri di wilayah yang kedaulatannya masih diperdebatkan. RRC kemudian memprotes seraya melakukan hal yang sama. Filipina juga terlibat ketegangan dengan Cina meski sudah menandatangani memo kesepahaman untuk menghindari penyelesaian jalan kekerasan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s